spot_img

Menuju Post-Moderatisme Islam [1]

Oleh: Moh. Roychan Fajar *)

Beberapa hari yang lalu, melalui telepon, seorang kawan yang sudah lama tak bersua, membawa kabar pedih dari kampung halamannya, tepatnya, di Desa Badur, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep. Ia bercerita dengan pelan dan lirih, tentang kondisi lahan-lahan penduduk di desanya yang hari ini sudah belasan hektar dikuasai pemodal. Dengan nada getir ia bertutur, bahwa sebagian besar warga di tanah kelahirannya telah mulai khawatir dan resah: bagaimana jika kelak desanya benar-benar ludes seutuhnya dilahap investor?! Bagaimana jika kelak tanah kelahirannya mengalami kerusakan ekologis akibat industri-industri ekstraktif, sehingga tak layak huni? Tentu saja, mereka tak mau meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka juga tak mau bertuan pada pemodal yang rakus. Mereka juga menolak jadi babu di tanah kelahirannya sendiri. Mereka adalah warga Nahdliyin yang ingin tetap berdaulat dan merdeka seutuhnya.

Kita semua tahu, sebagian besar masyarakat Madura—termasuk juga mereka— penganut “agama NU”. Artinya, mayoritas penduduk Madura adalah warga Nahdliyin yang taat. Tetapi pertanyaan: apakah ke-Nahdliyin-an mereka—dan ke-Nahdliyin-an orang-orang disekitar mereka—mampu melindungi lahan-lahan mereka agar tidak dirampas? Tentu tidak. Ke-nahdliyin-an kita—lebih spesifik moderatisme Islam kita— kini mengalami problem ideologis klasik: apa yang selama ini kita sebut moderatisme Islam, telah gagal berdenyut di tengah jeritan-jeritan rakyat kecil, yang kini sedang terhisap oleh ekspansi kapitalisme yang diam-diam berusaha dilanggengkan oleh kebijakan-kebijakan borjusitik status-quo.

1/

Kini sudah saatnya kita berani melakukan kritik dan autokritik: moderatisme Islam kita hari ini, harus diakui bersama, diam-diam telah menjadi doktrin-ideologis yang egoistik. Dalam presentasinya yang konkret dan partikular, ia terlempar jauh dari problem material kerakyatan, justru sebaliknya, malah sering terejawantahkan secara elitis di atas kepentingan-kepentingan sesaat dan pragmatis.

Konsekuensinya, kita melihat Islam moderat menjadi ajaran yang tak pernah hadir dalam keterpurukan rakyat-rakyat kecil. Ia hanya menjadi rongsokan dogma yang populer tapi tidak populis. Moderatisme Islam, dengan begitu, menjadi narasi-narasi yang hanya terdengar memekik di atas mimbar-mimbar masjid, di atas panggungpanggung pengajian, di dalam forum-forum ilmiah, tapi tak pernah menemukan perwujudannya secara progresif di tengah-tengah umat. Kita tidak bisa terus tenggelam dalam praktik keberislaman seperti ini: satu praktik keberagamaan yang secara tidak sadar mengabaikan keadilan, yang mengabaikan bahwa di tengah-tengah kita saat ini, ada subjek-subjek yang dibungkam, sejarah yang digilas, dan kemanusiaan yang sengaja disingkirkan.

Na’asnya, di tengah praktik Islam moderat seperti itu, ia justru semakin menemukan eksistensinya di hadapan publik. Kita bisa melihat hari ini, bahwa Islam moderat menjadi narasi Islam arus utama yang terus difasilitasi oleh status quo, yang berlangsung melalui proyek-proyek ilmiah—lebih tepat sebenarnya disebut: “pseudoilmiah”—di berbagai Perguruan Tinggi atau Universitas. Agenda yang sistemis ini mendorong satu asumsi besar: bahwa moderatisme Islam merupakan satu-satunya perwujudan Islam Indonesia yang otentik dan origin, yang lahir dari tradisi keberislaman para wali dan kiai-kiai Nusantara sejak abad ke-7—waktu pertama kalinya Islam menginjakkan kaki di tanah Nusantara ini. Model keberislaman seperti inilah yang kemudian terus dikampanyekan sebagai satu-satunya konsepsi Islam yang seutuhnya relevan dengan konsep Pancasila dan Nasionalisme. Pada tataran ini, Islam moderat digambarkan sebagai khazanah keislaman yang eksotis, toleran, ramah, dan sejuk.

Ya, memang terasa ganjil, dalam situasi seperti di atas, bagaimana mungkin kita menyebut terdapat satu ‘problem ideologis’ dalam wacana moderatisme Islam, tepat di tengah masa keemasannya, yang sampai detik ini terus mendapatkan dukungan struktural dan kultural dari berbagai institusi kekuasaan yang berkepentingan di atasnya? Bukankah hal demikian menandai suatu pencapaian yang menggembirakan tentang kian masifnya ajaran dan pemikiran moderatisme Islam untuk terus dikampanyekan ke depan? Bukankah dengan diakomodirnya prinsip-prinsip Islam moderat dalam pelukan kekuasaan, menandakan kontribusi moderatisme Islam terhadap negara ini akan semakin nampak? Tentu saja tidak. Justru di situlah letak persoalannya. Diakomodirnya narasi-narasi moderatisme Islam oleh kekuasaan, malah membuat relasi agama dan negara menjadi sangat lentur dan normatif, yang konsekuensinya, membuat ajaran-ajaran Islam hadir bukan dalam bentuknya yang progresif dan membebaskan, namun sebaliknya, justru hadir dalam bentuknya yang beku dan jinak.

Dalam bentuknya yang jinak dan beku inilah, Islam moderat dengan mudah dikondisikan menjadi “stempel halal” bagi setiap agenda-agenda kapitalismeneoliberal status-quo, alih-alih demi NKRI dan Pancasila. Melalui jargon-jargon toleransi (tasamuh) dan keseimbangan (tawazun), Islam moderat, menjustifikasi agenda pembangunan kapitalistik negara, yang kini telah melahirkan berbagai kentimpangan struktural di tingkat akar rumput. Dalam istilah Slavoj Žižek, ini yang kemudian disebut “culturalization of politic” (kulturalisasi politik), satu keadaan dimana kapitalisme dan segala dampak-dampak materialnya, dianggap sebagai peristiwa alamiah, sebagai bagian dari ekspresi keberagaman yang harus senantiasa diterima dan diamini. Melalui skema inilah, Islam moderat, dengan spirit “toleransi” dan “keseimbangan”-nya justru menguatkan koalisi borjuistik antara negara dan pasar sebagai—dalam istilah Alain Badiou—“capitalo-parliamentarism”: satu keadaan dimana negara/birokrasi justru lebih berpihak pada kepentingan pasar, dibandingkan pada rakyatnya. Posisi Islam moderat ditengah-tengah arus kapitalisme dan status-quo, dapat dengan mudah diilustrasikan dalam bentuk skema di bawah ini:

Gambar 1. Skema Positioning Islam Moderat

Jadi, dalam konteks ini, apa yang selama ini sering disebut ‘keseimbangan’ (tawazun) dalam wacana moderatisme Islam, hanya memungkinkan diakui dalam pengertiannya yang instrumental, yaitu sebagai “alat” yang beroperasi untuk mendisiplinkan, untuk menjinakkan, kesadaran massa rakyat, agar tunduk pada gerak pasar yang telah terkondisikan oleh tangan-tangan besi para oligark dan elit-korporasi. Yang lebih ironis, skema pendisiplinan ini kemudian diartikulasikan dengan sangat sempurna melalui ekspresi-ekspresi fanatis dalam kampanye nasionalisme. Jadi konsepsi nasionalisme di bawah rezim infrastruktur hari ini tidak lagi egaliter seperti dulu di era kemerdekaan, yang mencita-citakan pembebasan nasional dari penjajahan kolonial. Dengan kata lain, nasionalisme kita hari ini bukan lagi nasionalisme dalam pengertiannya yang progresif, sebaliknya, ia justru hadir terkondisikan oleh konsep kapitalisme-liberal, yang dioperasikan untuk melegitimasi hukum “produksi dan konsumsi” pasar global, yang kini telah berhasil melanggengkan problem-problem struktural kerakyatan: ketimpangan kelas, eksploitasi ekologis, perampasan ruang hidup (land-grabbing), dst.

Di sini kita dapat menggarisbawahi fakta paradoks Islam Islam moderat: pada satu sisi ia terus dikampanyekan secara heroik dan penuh dengan nilai-nilai kemansiaan, tetapi pada saat yang sama, justru sering kompromi dengan kebijakan-kebijakan berjuistik negara, yang selama ini memang jelas senantiasa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Tepat pada titik inilah, kita bisa menangkap satu “pergeseran” signifikan dalam atmosfer keberislaman umat Nahdliyin: dari nilai-nilai progresifnya, yang sejak dulu selalu bertolak dari problem riil kerakyatan, yang lebih sengit dan terbuka, ke ruang-ruang yang secara struktural relatif lebih privat dan tertutup tanpa konfrontasi dengan realitas material di luar dirinya. Konsekuensi pergeseran ini seolah menjabarkan bahwa Islam yang sejati adalah Islam yang selalu ramah, yang manut dan patuh (taken for granted) pada kekuasaan, meski secara faktual, ketimpangan kelas, kemiskinan dan persoalan-persoalan kerakyatan lainnya terus berlangsung tanpa henti di bawah kebijakan-kebijakan borjuistik negara.

2/

Atas semua kondisi ini, satu hal yang kini perlu kita garis bwahi, bahwa autokritik ini, sebagai satu upaya pembacaan ulang terhadap apa yang selama ini kita sebut, moderatisme Islam, memungkinkan akan lahirnya fase baru dalam perkembangan diskursusnya. Fase baru yang kita sebut ini, dengan sangat lugas dapat kita istilahkan: “post-moderatisme Islam”. Fase baru ini bertolak dari kritik progresif terhadap bagaimana moderatisme Islam hari ini beroperasi di tengah-tengah relasi yang semakin antagonistik antara pasar, negara dan rakyat.

Tentu saja, istilah “post-moderatisme Islam” ini nampak terdengar asing, terutama dalam cakrawala pemikiran keagamaan kaum Nahdliyin Indonesia. Karena hampir selama satu dekade terakhir geliat intelektual kaum Nahdliyin, terutama dalam lingkaran anak-anak muda NU sedang tiarap di hadapan hegemoni studi Islam arus utama, yang nyata dapat kita lihat, memberikan ruang seluas-luasnya pada elitisme wacana Islam moderat—yang sedang dimanjakan oleh negara. Dari itulah, hadirnya “post-moderatisme Islam” ini, dapat menjadi jalan terjal baru dalam diskursus intelektual umat Nahdliyin hari ini, dengan meletakkan kembali wacana-wacana moderatisme di atas meja ijtihad, untuk memikirkan kembali moderatisme Islam, agar menemukan bentuknya dalam kerangka yang lebih kritis dan progresif khususnya bagi masyarakat muslim kontemporer saat ini.

Sebagai ruang eksperimen wacana ke-Islam-an kaum Nahdliyin yang baru, “postmoderatisme Islam” jelas berbeda dengan moderatisme Islam. Post-moderatisme Islam justru akan menjadi antidot dari pemikiran keberislaman umat Nahdliyin yang selama ini “terpenjara” dalam kebekuan studi Islam arus utama; satu gugus keberislaman yang meletakkan moderatisme Islam sebagai “berhala” yang terus dipuja. Sebagaimana di atas telah disinggung, “post-moderatisme Islam” ini, akan bertolak dari sejumlah kritik atas moderatisme Islam sendiri, yang beberapa waktu belakangan ini menampilkan sejumlah krisisnya, entah secara teoritis maupun secara praksis. Artinya, ia memang hadir tepat di hadapan kita saat ini untuk menggugat, untuk mengkritik, untuk mempertanyakan, terhadap apa yang sejak dulu kita sebut, moderatisme Islam. Ambisinya untuk menggugat dan mengkritik itu, sudah terlihat dari awalan istilah ini: “post-” (pos) dari frase “post-moderatisme Islam”.

Maka dari itu, proyek pemikiran yang akan ditempuh oleh “post-moderatisme Islam” ini tentu akan sangat berbeda dari wacana keislaman kaum Nahdliyin yang selama ini akrab kita baca. Bahkan bisa jadi, posisi wacananya justru berlawanan. Namun justru dalam kerangka inilah, post-moderatisme Islam dapat menemukan signifikansinya. Karena tepat pada posisi itulah, ia dapat diproyeksikan untuk memfasilitasi ruangruang dialog baru yang kritis dan segar, untuk melampaui kebekuan wacana moderatisme Islam, yang selama ini berlangsung dalam diskursus keberislaman warga Nahdliyin. Jadi, “post-moderatisme Islam” yang kali ini hadir tepat di hadapan kita, bukan kajian yang hanya sekadar “ikut arus” dalam memeriahkan pentas ilmiah studi Islam Indonesia, yang selama ini cenderung terkonsentrasi dalam bentuk-bentuk kajian yang relatif lebih tertutup dan birokratis. Lebih dari itu, proyek jangka panjang kajian ini, yakni: bagaimana merumuskan satu gerakan keberislaman yang emansipatif dalam lingkungan warga Nahdliyin, dengan mendekonstruksi sekaligus merekonstruksi kembali narasi-narasi moderatisme Islam.

Dengan kata lain, post-moderatisme Islam akan menjadi arus intelektual yang ‘fresh’ bagi iklim wacana keberislaman kaum Nahdliyin hari ini, yang nantinya dapat diharapkan bisa melakukan lompatan-lompatan pemikiran yang lebih segar, melalui penyusunan ulang konsepsi Islam moderat—atau yang juga disebut, Islam Nusantara, Islam An-Nahdliyah atau Islam Indonesia—agar menemukan perwujudannya yang baru, yang lebih progresif, untuk menentukan keberpihakannya pada nasib rakyatrakyat kecil; para petani, buruh, buruh tani, nelayan, yang kini sedang terhisap oleh agenda-agenda kapitalisme-neoliberal, seperti yang terjadi pada penduduk Desa Badur, Sumenep, yang kini kedaulatannya terancam remuk oleh aksi perampasan ruang-hidup korporasi-korporasi kakap.

*) Moh. Roychan Fajar,  adalah Alumnus PP. Annuqayah dan Pegiat Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA).

Tetap Terhubung
16,985FansSuka
5,481PengikutMengikuti
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Rekomendasi
POST TERKAIT
x