spot_img

Tidak Vaksinasi, Masuk Neraka?

Oleh: Zubairi El-Karim

Pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin bahwa vaksinasi Covid-19 dan menjaga protokol kesehatan merupakan kewajiban agama, bukan hanya kewajiban negara yang dipelintir sebagian orang untuk menyudutkan beliau. Mereka memaknai kewajiban agama itu sangat politis teologis yang bisa menyebabkan kafir atau masuk neraka bagi yang tidak mematuhinya. Padahal maknanya adalah kewajiban sosial, yang hanya berimplikasi disebut dosa sosial atau tidak patuh pada negara. Juga bermakna rakyat mengantisipasi agar tidak membuat mudarat pada diri dan lingkungan. Jangan jatuhkan dalam kebinasaan.

Di luar sana banyak sekali seruan provokatif disuarakan oleh tokoh-tokoh agama tertentu untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Baik di tempat umum maupun di rumah ibadah yang penghuninya beragam serta rentan terserang Covid-19. Katanya tak perlu mengatur jarak untuk shalat jamaah yang hanya lima menit. Ketika berada di masjid semua aman, vaksin bukan kewajiban syar’i, vaksin hanya pilihan bukan kewajiban agama. Sertifikat bukan syarat administrasi apapun, Covid-19 adalah konspirasi Yahudi untuk menjauhkan umat Islam dari masjid. Masker bukan mazhab Syafi’i tapi mazhab Jokowi. Di masjid kok dibatasi, sementara di pasar tidak atau tanpa memahami fungsi-fungsi pasar yang tak bisa diganti dengan masjid, serta berbagai narasi lainnya atas nama dalil-dalil agama.

Kewajiban dalam ranah publik sebagai warga negara sudah difahami kaku dengan kewajiban individual di ruang privat yang berimplikasi masuk surga atau neraka. Tuduhan pada negara semakin tajam, negara telah merampas ruang hak masyarakat yang bebas menentukan pilihan semaunya tanpa melihat realitas diri yang hidup dengan lingkungan sekitar dengan segala akibat yang ditimbulkan.

Menghadapi situasi ini, Wakil Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Afifuddin Muhajir pakar usul fikih jauh-jauh hari telah mengatakan bahwa, sesuatu yang mubah atau sunnah menurut syariat kalau diperintahkan Ulil Amri (pemerintah) maka hukumnya berubah menjadi wajib, apalagi hukum syariatnya wajib. Karena tujuan negara sangat berkaitan dengan maqasidus syariah, yaitu hifz an nafsi (menyelamatkan jiwa). Negara ingin menyelamatkan umat dengan protokol kesehatan dan membangun kekebalan kelompok melalui program vaksinasi.

Lalu alasan apa yang mau kita gunakan untuk melanggar Ulil Amri (pemerintah)? Ulil Amri dimaksud di atas sudah mencakup legalitas tiga institusi yang berkompeten, yaitu pemerintah, ulama dan bidang kesehatan. Refresentasi pemerintah misalnya diwakili kesatuan tekad Eksekutif (Presiden) Legislatif (DPR) dan Yudikatif (Penegak Hukum) untuk melindungi rakyatnya atau menindak bagi yang tidak taat aturan.

Refresentasi ulama diwakili Departemen Agama (Depag), Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun institusi Ormas keagamaan yang kredibel Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta Ormas lainnya yang sama-sama berkomitmen untuk menjaga kesehatan warga dan menghindarkan rakyat dari kemudaratan. Belum lagi jika ingin menggunakan referensi ulama-ulama besar di berbagai belahan negara yang semua berhitung secara hukum agama bahwa pelonggaran tanpa hitungan ilmiah kesehatan akan memperburuk keadaan bangsa pada ekonomi, sosial politik, dan budaya.

Sementara di bidang kesehatan perspektif pandemi diwakili Departemen Kesehatan (Dinkes), lembaga profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah menyuguhkan data-data ilmiah pada masalah pandemi dan upaya penanganannya. Belum lagi jika kita menggunakan referensi badan kesehatan dunia World Heart Organization (WHO) di bidang vaksinasi dan protokol kesehatan. Semua data cukup menjadi pegangan untuk mematuhi perintah negara sebagai perintah agama.

Jadi kewajiban agama mematuhi pemerintah (Ulil Amri) bukan difahami sekedar kehendak Presiden dalam arti sepihak, melainkan atas kajian konprehensif berbagai pihak yang berkompeten dan otoritatif.

Banyak sekali hukum Islam yang berubah sebab perubahan situasi. Zaman penjajahan kolonial misalnya memakai jas, celana dan dasi dihukumi haram karena menyerupai penjajah, hadis yang menjadi dasar man tasyabbaha biqawmin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai gaya suatu kaum maka sejatinya ia serupa dengannya. Maksudnya ikut mendorong sekularisasi dan pembumian budaya asing yang dibangun penjajah yang dapat memperlambat gerakan pembebasan. Serta sebagai perlawanan pada propaganda Belanda melalui borjuisme kolonial lewat busana.

Seiring kemerdekaan dicapai, belenggu berganti kebebasan, orde lama berganti orde baru, berganti reformasi, maka identitas celana dan dasi sudah tidak melekat lagi dengan kolonialisme yang zalim, bahkan telah menjadi gaya budaya baru yang baik dari sisi lifestyle (gaya hidup). Sebab keadaan yang berubah maka hukum memakai celana pun ikut berubah. Tidak lagi haram, berganti hukum sunnah atau bahkan bisa berubah wajib untuk kondisi tertentu.

Menghadapi Agresi Militer Belanda II, Hadratussyekh KH M Hasyim Asy’ari memfatwakan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 guna mempertahankan negara merdeka yang hukumnya ‘fardu ain‘ seperti mempertahankan agama. Mati dalam perang mempertahankan negara adalah mati syahid. Sebaliknya berkhianat pada negara adalah pemberontak layak disanksi. Kenapa Hukum menjadi Fardhu Ain? Karena situasi penguasaan kembali yang dilakukan penjajah pada negeri yang sudah dideclare merdeka. Sikap patriotisme saat itu hanya bisa dicapai dengan seruan jihad. Terjadilah perang akbar 10 November 1945 yang menandai berakhirnya seluruh perang dan penjajahan bangsa.

Berbeda dengan situasi keadaan yang sudah berganti merdeka, di mana kebebasan beragama, berkeyakinan, berserikat, berkumpul, berekspresi, berusaha, dilindungi Undang-Undang. Maka model penjajahan ekonomi kapitalisme yang dianggap tidak secara langsung berbahaya pada sistem dan keutuhan negara bangsa, dihukumi bukan ‘Fardu Ain‘ yang bisa melahirkan tindakan kekerasan atas nama perbedaan agama. Kondisi perang ekonomi, sains dan teknologi hanya perang dagang biasa dengan non muslim, hukumnya pun bisa sunnah, mubah atau wajib biasa agar tidak melahirkan kontak fisik yang berdarah. Maqashidus syariahnya hifdz ad din (menjaga agama) dalam kontak fisik sudah terbebas.

Banyak sekali contoh lain kepingan sejarah kebangsaan yang berubah hukumnya, sebab berubahnya keadaan dan situasi kebangsaan. Jika dicermati, dalam komentar KH Ma’ruf Amin tidak ada diksi masuk neraka bagi yang tidak bervaksin. Hanya beliau menyampaikan bahwa wajib mematuhi perintah negara sebagaimana mematuhi perintah agama dan berimplikasi wajib secara sosial, yaitu wajib bervaksin bagi warga untuk menyelamatkan jiwa (dirinya dan rakyat lainnya) dari ancaman virus, serta wajib bervaksin guna mencapai kekebalan kelompok (immunity herd). Tujuan akhirnya, jika mayoritas warga Indonesia kebal, maka aktivitas kerakyatan bisa normal kembali meskipun keadaan tetap dalam situasi Covid-19, karena antibodi tubuh masyarakat telah kebal dari serangan virus. Ekonomi bisa kembali lancar, tak ada lagi pembatasan sosial dan lainnya.

Orang yang tidak memahami utuh pesan Wakil Presiden ini, mereka hanya memahaminya secara parsial, yang tidak bervaksin masuk neraka karena vaksin wajib. Itu tafsir tekstual bukan kontekstual. Saat berada di tangan kelompok oposisi, kelompok anti vaksin atau kelompok Islam garis keras, pesan ini akan dimaknai kesalahan blunder, hitam putih benar salah, dan dapat dipakai untuk menyerang balik Wapres dan NU dengan serangan agama yang membabi buta.

Lalu maknanya apa? KH Ma’ruf Amin atas nama jabatannya sebagai Wakil Presiden sedang mendorong rakyat Indonesia agar mematuhi anjuran negara, patuh protokol kesehatan, mau bervaksin, tidak percaya hoax, menjaga jarak sosial di daerah rentan, menjauhi kerumunan dengan mengurangi kegiatan, membatasi mobilitas sosial ekonomi agar Indonesia segera keluar dari pandemi yang menakutkan.

*) Wakil Ketua PCNU Sumenep dan Dosen Stidar Ganding Sumenep

Tetap Terhubung
16,985FansSuka
5,481PengikutMengikuti
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Rekomendasi
POST TERKAIT
x