Kota, NU Online Sumenep
Pimpinan Cabang (PC) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Sumenep bakal memperjuangan tiga rekomendasi di Konferensi Wilayah (Konferwil) Pergunu Jawa Timur. Ajang musyawarah internal organisasi itu akan berlangsung di Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto, pada Ahad, (18/12/2022) besok.
Ketua PC Pergunu Sumenep, M Sholeh Sobari mengatakan bahwa sebelumnya pihak penyelenggara Konferwil menyiapkan draft rekomendasi. Langkah itu diapresiasi Pergunu Sumenep karena bisa menyuarakan perihal yang menjadi inisiatif Guru NU di Kota Keris.
“Pihak panitia [Konferwil] menyiapkan draft rekomendasi. Dan Pergunu Sumenep dapat mengusulkan program-program strategis yang menjadi aspirasi di akar rumput,” kata Sholeh kepada NU Online Sumenep, Sabtu, (17/12/2022).
Adapun tiga rekomendasi yang akan dibawa Pergunu Sumenep antara lain, pertama merekomendasikan adanya tunjangan untuk guru-guru swasta di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Tunjangan bagi guru SMA/SMK swasta mulai ada pelimpahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi. Tidak ada lagi tunjangan bagi guru swasta di tingkat SMA/SMK. Maka dari itu kami ingin memperjuangkan agar guru SM/SMK swasta itu juga mendapatkan tunjangan kesejahteraan mereka bertambah,” lanjut Sholeh.
Perihal tunjangan guru SMA/SMK swasta di kabupaten, kata Sholeh, biasanya ada bantuan dari pemerintah kabupaten (pemkab). Namun hal itu hanya sampai di tingkatan SMP/MTs. Tidak ada di tingkatan SMA/SMK swasta.
Rekomendasi yang kedua meminta agar program BPOPP untuk Madrasah Aliyah (MA) terus dilanjutkan. Walaupun secara regulasi masih pernama hibah. Sehingga dapatnya dua tahun sekali, tidak setiap tahun.
“Bagaimana ini juga bisa mengubah regulasi dari awalnya dana hibah berubah menjadi dana yang memang bantuan. Sama dengan SMA/SMK, ini untuk MA,” sambungnya.
Shaleh menyebut bahwa hal itu menjadi sangat penting terkait dengan keadilan. Madrasah Aliyah dan semua siswanya termasuk masyarakat Jawa Timur. Tentu saja memiliki hak yang sama untuk mendapatkan porsi bantuan dari pemerintah provinsi.
Kemudian rekomendasi yang ketiga, yaitu melakukan akreditasi kelembagaan Pergunu di semua tingkatan. Menurut Sholeh hal itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi sebagai banom NU yang segmentasinya di ranah tenaga pendidik.
“Sehingga betul-betul bergerak di semua tingkatan. Tidak hanya ter-SK saja namun nihil kegiatan. Nah dengan adanya akreditasi ini nantinya masing-masing struktur kegiatannya lebih masif. Sehingga bisa memberikan manfaat kepada guru-guru yang ada di Pergunu,” terangnya.
Ia menekankan, melalui akreditasi, diharapkan Pergunu bisa maksimal dalam memberikan manfaat dan pelayanan kepada para guru. Sehingga keberadaannya tidak hanya sebatas wadah organisasi, melainkan lebih konkret lagi.
“Agar fungsi dari guru benar-benar berfungsi dengan baik, begitu,” pungkasnya.