Categories:

Idul Adha 1443 H Harus Mengikuti Putusan Pemerintah RI

- Advertisement -

Oleh: Achmad Bahrur Rozi

Salah satu dari prinsip akidah salafus shalih dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah mematuhi kebijakan pemerintah, sepanjang kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT.

Andai saja kebijakan tersebut berupa maksiat kepada Allah SWT, kita hanya tidak boleh patuh pada kebijakan tersebut, tetapi tetap wajib patuh pada kebijakan-kebijakan lain yang ma’ruf.

Mematuhi kebijakan pemerintah menjadi bagian dari prinsip utama, bahkan bagian tak terpisahkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Hampir seluruh karya ulama Ahlus Sunnah menjelaskan dan menegaskan tentang pentingnya prinsip tersebut sebagai bagian dari kewajiban syar’i bagi seluruh umat Islam serta menjadi pondasi bagi terwujudnya ketertiban bernegara.

Tepatnya ada enam perkara di mana umat Islam wajib mengikuti keputusan pemerintah, tidak peduli apakah pemerintah itu baik atau jahat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Wajiz: 1) Shalat (terkait waktu, penyelenggaraan, hingga penggunaan pengeras suara), 2) Shalat Jum’at (masjid yang boleh menyelenggarakan atau tidak), 3) Dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha (terkait awal puasa, mulai hari raya, dan penyembelihan kurban), 4) Amar ma’ruf nahi mungkar (terutama nahi mungkar harus oleh pemerintah karena terkait penindakan), 5) Jihad fi sabilillah, tidak boleh oleh individu atau ormas tertentu, dan 6) Haji (baik penyelenggaraan, pelayanan, dan pengaturannya).

Jika saat ini tiba-tiba ada sekelompok atau Ormas mengajak umat Islam menentang kebijakan pemerintah tentang penentuan hari raya, maka kesimpulannya jelas dia adalah ahli bid’ah bukan ahlus sunnah.

Untuk diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menetapkan hari raya Idul Adha tahun ini pada hari Ahad tanggal 10 Juli 2022.

Mengapa Hari Raya Harus Mengikuti Pemerintah RI?

Tidak banyak yang tahu bahwa individu maupun organisasi masyarakat (Ormas) haram hukumnya mengumumkan hari raya. Mengapa demikian? Karena menurut hukum Islam, satu-satunya yang berhak dan berkewenangan mengumumkan adalah pemerintah, baik itu penentuan awal puasa, hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nabi SAW bersabda:

الصوم كما يصوم الناس والفطر كما يفطر الناس والأضحى كما يضح الناس

Maksud hadits di atas, menurut ulama bahwa berpuasa dan hari raya wajib bersama pemerintah dan mayoritas masyarakat (tidak boleh berdasarkan individu maupun ormas).

Empat mazhab juga telah sepakat bahwa haram hukumnya mengumumkan hari raya berbeda dengan pemerintah. Imam Hanafi, imam Malik, dan imam Hambali menegaskan bahwa tidak boleh sama sekali memulai puasa dan hari raya berbeda dengan pemerintah.

Sedikit ada pengecualian pada Imam Syafi’i, menurutnya barang siapa yang di akhir Ramadhan melihat hilal dengan mata kepalanya (tentunya orang yang mengerti hilal) tetapi ternyata pemerintah belum mengumumkan hari raya maka orang yang melihat hilal tersebut boleh tidak berpuasa pada esok hari. Hanya saja ia tetap wajib berhari raya bersama pemerintah dan dia tidak boleh (haram) mengumumkan hari raya yang menjadi kewenangan pemerintah hanya berdasarkan pengelihatannya.

Dua hal yang penting ditekankan dalam hal ini adalah bahwa Ormas tidak boleh mengumumkan awal puasa dan hari raya. Kedua haram hukumnya berhari raya berbeda dengan ketentuan pemerintah apalagi sampai mengumumkan. Karena itu di kerajaan Saudi Arabia siapapun yang mengumumkan hari raya berbeda dengan pemerintah akan dihukumi bughat (memberontak) pada pemerintah yang sah.

Indonesia sangat demokratis, ulama, dan Ormas diberi kebebasan menentukan puasa dan melaksanakan hari rayanya masing-masing. Ini sebagai bukti bahwa negara kita menghormati perbedaan pendapat (اختلاف) di kalangan ulama.

*) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni Tarate, Pandian, Sumenep Sekaligus Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Pusat.


Editor : Firdausi

- Advertisement -
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tetap Terhubung
16,985FansSuka
5,481PengikutMengikuti
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Rekomendasi

TerkaitBaca Juga

TrendingSepekan!

TerbaruUpdate!

Ketua Ansor Sumenep Serap Aspirasi Kader

0
Pragaan, NU Online Sumenep Kiai Qumri Rahman, Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumenep bincang-bincang santai dengan kader Pimpinan Anak Cabang (PAC) GP...

Syarat Izin Operasional Klinik Pratama, Berikut Penjelasan LKNU Sumenep

0
Kota, NU Online Sumenep Selain mensosialisasikan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM), Pengurus Cabang (PC) Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Sumenep turut...

Sambut 1 Abad NU, LKNU Sumenep Sosialisasi Posbindu PTM

0
Kota, NU Online Sumenep Guna menyambut peringatan 1 Abad NU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep melalui departementasinya Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) akan memberikan...

Kiai Zainur: Jangan Mencari Pangkat dan Dunia di NU

0
Manding, NU Online Sumenep KH Muhammad Zainur Rahman Hammam Ali, Wakil Rais Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep menegaskan, jangan mencari pangkat dan dunia di...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x