Kota, NU Online Sumenep
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep laksanakan Fokus Grup Diskusi (FGD) swakelola penelitian dengan tema “Model Pengembangan dan Penguatan Muatan Lokal di Kepulauan Sumenep”. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Bappeda Sumenep pada hari Selasa (27/09/2022).
Kegiatan yang bertujuan pemaparan hasil penelitian itu, turut dihadiri oleh Tim Ahli Pendidikan Sumenep, Dinas Pendidikan, Kemenag, dan beberapa OPD terkait.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STKIP Sumenep, Salamet dan kawan-kawan, diketahui bahwa pendidikan kepulauan perlu mendapatkan perhatian lebih karena dipandang banyak mengalami masalah.
Secara umum, masalah pendidikan yang terjadi di kepulauan berupa keterbatasan ketersediaan sarana prasarana penunjang kesuksesan pendidikan, seperti perpustakaan, lab, dan lapangan olahraga.
Bahkan, kebutuhan terpenting dari pendidikan ditemukan masih terbatas. terutama dalam persoalan sumber daya manusia (SDM), seperti masih terdapat banyak guru yang kurang profesional dan kompeten dikarenakan berbagai faktor.
“Terbatasnya SDM dan buku ajar yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam sebuah pendidikan, menjadi faktor utama masalah pendidikan di kepulauan”, tutur laki-laki yang juga menjadi Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep.
Penelitian yang dilakukan oleh salamet itu, merupakan penelitian yang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STKIP PGRI Sumenep.
Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan kemajuan pendidikan kepulauan kabupaten Sumenep, terutama di Kepulauan Sapeken sebagai objek penelitian.
Lebih spesifik lagi, penelitian yang dilakukan selama 90 hari itu membahas terkait muatan lokal yang diberikan kepada peserta didik masih perlu ditinjau kembali. Karena dipandang terlalu memaksakan dan tidak tepat sasaran.
“Sekaligus Pendidikan muatan lokal dipandang memaksakan dengan memberikan pelajaran hanya bahasa Madura yang bukan khas milik masyarakat kepulauan khususnya Sapeken,” tambanya.
Agar tidak bias, hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan kepulauan pada aspek muatan lokal. Karena setiap kepulauan mempunyai keunikan muatan lokal tersendiri.
Selamet dalam hasil penelitiannya menegaskan bahwa pihaknya menawarkan peta konsep Pendidikan muatan lokal untuk kepulauan. Muatan lokal berupa bahasa daerah itu harus berbasis keadilan, dan jangan memaksakan sepenuhnya dengan hanya menyodorkan bahasa madura yang jelas-jelas tidak sesuai dengan bahasa khas kepulauan Sapeken.
Tim peneliti LPPM STKIP PGRI Sumenep mengharapkan kerja sama dan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), dan Bupati Kabupaten Sumenep. Sehingga pendidika muatan lokal benar-benar memperhatikan bahasa masyarakat setempat dengan berbasis keadilan.
“Bupati harus sesegera mungkin merumuskan perbup terkait dengan muatan lokal. Dinas pendidikan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan pendidikan di Sumenep hendaknya memperhatikan kepulauan dengan baik. Dan Disbudporapar sebagai dinas yang memang bergerak dalam pembangunan kebudayaan dan kearifan budaya diperlukan melakukan kebijakan sosialisasi, penguatan, dan pengembangan di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung terlaksananya dan tercapai tujuan dari muatan lokal dalam dunia pendidikan Kabupaten Sumenep,” Pungkasnya.
Editor: Abdul Warits
