Pragaan, NU Online Sumenep
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep KH A Pandji Taufiq mengajak kepada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Pragaan Daya 1 agar naik kelas. Maksudnya, kegiatan ke-NU-an tidak hanya berkutat pada kegiatan diniyah saja, tetapi di abad kedua NU, pengurus berbenah dan melakukan dakwah bil hal sehingga NU menjadi kekuatan yang mengajak kekuatan lain untuk bersatu. Sebagaimana jargon yang diusung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, yakni organisasi NU harus koheren.
Dalam tausiyahnya, sejarah mencatat bahwa Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Pragaan menjadi motor kegiatan NU di Kabupaten Sumenep, khususnya di masa kepemimpinan KH Ali Bakri, KH Ahmad Fauzi Sirran, KH Abdurrahim, KH Abdullah Khalish A Hafidz, terlebih di kepengurus KH A Junaidi Muarif yang revolusioner. Dikatakan Kiai Pandji, kejayaan MWCNU mestinya harus tertular ke tingkat ranting.
Menurutnya, kondisi sosial masyarakat harus lebih anfa’ dalam kehidupan bersama. Jika NU sebagai organisasi diniyah, rasanya pemahaman keagamaan warga masih kuat selama takmir masjid dan pengasuh mushala mempertahankan amaliyah NU, seperti tahlilan, shalawatan dan sejenisnya. Kecuali posisi langgar yang menjadi pusat sosial kehidupan masyaraktat sudah tidak lagi, maka kegiatan diniyah harus digalakkan.
“Pengurus ranting harus mendorong Jam’iyah sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat, sebagaimana dilakukan oleh MWCNU, seperti merintis perbaikan mushala dan rumah tidak layak huni, membuat kamar mandi untuk langgar, memasang kramik pada langgar, membangun jembatan penghubung antara Desa Jaddung dan Pakamban Laok. Semuanya menggunakan kekuatan sendiri, tanpa harus menyodorkan proposal,” ungkapnya di acara pelantikan PRNU Pragaan Daya 1 di kediaman Rasyidi Pragaan Daya, Pragaan, Sumenep, Kamis (28/09/2023) malam.
Tak hanya itu, MWCNU dan badan otonom terlibat membersihkan pasar tradisional. Sebagaimana diktahui, pasar menjadi kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut, kata dia, adalah amal yang mulia karena pengurus meringankan beban ribuan umat.
“Yang kami maksud, bagaimana ranting NU menggerakkan warga dengan cara yang dinamis. Saya yakin ranting bisa, karena warga Pragaan Daya sangat guyub dan dinamis. Terus berbenah dan jangan menoton kepada kegiatan pengajian dan pidato saja. Di ranting yang kurang adalah dakwah bil hal,” ucapnya.
Ia menegaskan, NU harus menjadi kekuatan yang mengajak kekuatan-kekuatan lain, khususnya ada di desa. Dulu, curahnya, KH Abd Basith Abdullah Sajjad membuka jalan di Desa Pragaan Daya ke arah timur. Dahulu kala, tidak ada akses dari Dusun Rembang menjuju ke selatan Kiai Urip. Warga Rembang jika ingin ke Prenduan, mengambil lajur ke selatan. Bagi yang ke Guluk-Guluk, warga rela naik ke atas perbukitan.
“Dari sinilah Kiai Abd Bastih berijtihad membuka jalan ke timur. Kini jalan itu telah beraspal, hanya banyak yang rusak. Seandainya ranting bisa mengajak kekuatan yang ada, entah kekuatan pesantren, masyarakat, desa, dan lainnya, bersama-sama memperbaiki jalan desa. Walaupun tak ada dana, minimal jalan yang berlobang ditutupi semen. Jika terealisasi, ranting NU menjadi pelopor pembangunan desa. Dakwah bil hal harus dimulai walaupun berskala kecil. Saya yakin bisa dengan menampakkan pesenjawaan keislaman dan kebangsaan kita,” harapnya.
Rukun PRNU dan PARNU
Kiai Pandji mengajak kepada pengurus terlantik untuk membentuk Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama (PARNU) berbasis masjid dan mushala. PAR yang telah dibentuk dan pengurus ranting, kata dia, harus mengikuti rukunnya ranting yang telah dirumuskan oleh PCNU. Rukunnya adalah ada perkumpulannya, kepengurusaanya jelas, memiliki pertemuan rutin, dan i’anah syahriyah.
Alumni Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk ini menyampaikan bahwa di kepemimpinan KH Hafidizi Syarbini telah menjalankan i’anah syahriyah di setiap rapat gabungan syuriyah dan tanfidziyah. Minimal perolehan 600 ribu, maksimalnya 1.200.000 setiap bulan.
“Jika pengurus ranting memberlakukan i’anah syahriyah, maka tidak akan kebingunan melaksanakan kegiatan. Perlu diketahui, i’anah syahriyah amanat AD/ART. Mulai Mukatamar di Kediri, Makasar, Jombang, hingga Lampung, putusannya menyatakan bahwa setiap pengurus NU wajib membayar i’anah syahriyah. Tidak sah jika tidak membanyar i’anah syahriyah menurut AD/ART,” tandasnya.
