Batang-Batang, NU Online Sumenep
Sebagai organisasi yang terbilang besar, Nahdlatul Ulama tentu memiliki aset yang besar pula. Aset tersebut bisa saja berupa benda tak bergerak seperti tanah, ataupun barang-barang berharga lainnya. Namun sayangnya, sebagian besar aset kaum nahdliyin tersebut rata-rata belum memiliki legalitas kepemilikan yang jelas.
Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) NU Sumenep kini tengah gencar melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada jenjang kepengurusan di bawahnya terkait legalitas kepemilikan aset beserta tatacara untuk mendapatkannya.
Hari Ahad (31/1/2021) kemarin, pengurus LWP NU melakukan kunjungan ke kantor Majelis Wakil Cabang (MWCNU) Kecamatan Batang-Batang. Pada kesempatan tersebut, K. Syaiful Rizal selaku ketua lembaga menyampaikan bahwa legalisasi aset milik Nahdlatul Ulama merupakan salah satu program utama LWP di masa kepemimpinannya.
“Dalam upaya menyelematkan aset NU Batang-Batang yang berupa tanah langkah awal kita harus mengetahui dari mana asal tanah tersebut. Siapa yang menjual, siapa yang mewakafkan ataupun siapa yang menghibahkan kita perlu mengetahui. Jika sekalipun sudah meninggal maka kita perlu tau ahli waris atau anak dari si pemilik tanah, ” papar ketua LWP PCNU Sumenep tersebut.
Bila langkah awal ini sudah terlaksana, maka tugas pengurus selanjutnya adalah mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). “Jika hal tersebut sudah rampung maka Akan dilakukan sertifikasi tanah yang akan dibantu oleh pihak LWP PCNU Sumenep,” ujarnya.
Program pendataan dan legalisasi aset ini mendapatkan apresiasi positif dari Ketua MWCNU Batang-Batang. “Kalau rencana ini berhasil, paling tidak kepengurusan MWC NU Batang-Batang periode ini sudah tidak mewariskan masalah untuk generasi berikutnya,” harap K. Masyhuri sewaktu memberikan sambutan.
Pewarta : Moh. Khoirus S
Editor : Khalilurrahman
