Kota, NU Online Sumenep
Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) Pengurus Cabang (PC) PMII Sumenep resmi membuka Sekolah Kader Kopri (SKK) V. Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Lantai 1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Kamis (6/8/2026).
Pembukaan SKK V dihadiri Ketua Kopri PKC PMII Jawa Timur, Anggota Komisi VIII DPR RI, jajaran pengurus PMII, serta puluhan peserta yang mengikuti proses kaderisasi.
Ketua Kopri PC PMII Sumenep, Yuliana Putri, menegaskan bahwa organisasinya berkomitmen terus mengawal isu perempuan dan anak sebagai bagian dari tanggung jawab moral kader PMII.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal isu pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta berbagai persoalan sosial lainnya. Kami ingin menghadirkan gerakan yang mampu mendorong terwujudnya Kabupaten Sumenep yang aman, nyaman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” ujarnya.
Melalui SKK V, lanjutnya, Kopri PC PMII Sumenep berharap lahir kader-kader perempuan yang tidak hanya memiliki kualitas intelektual dan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Para kader diharapkan mampu menjadi pelopor perubahan sosial, memperkuat gerakan advokasi, serta menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi perempuan, anak, dan masyarakat.
“Sekolah Kader Kopri V juga menjadi penegasan bahwa kaderisasi di lingkungan Kopri tidak sebatas proses pembelajaran organisasi, melainkan ruang pembentukan karakter, penguatan perspektif gender, serta peneguhan komitmen untuk terus hadir bersama masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi kelompok rentan,” tegasnya.
Sementara, Ketua Kopri PKC PMII Jawa Timur, Khalisatul Hasanah, menegaskan bahwa kaderisasi Kopri tidak hanya bertujuan memperkuat kapasitas intelektual dan kepemimpinan, tetapi juga harus melahirkan kader yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
Menurutnya, isu pelecehan seksual dan stunting masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, termasuk di Kabupaten Sumenep.
“Kader Kopri harus memiliki keberanian untuk hadir di tengah masyarakat, membaca realitas sosial, serta memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian persoalan yang menyangkut harkat dan martabat manusia,” katanya.
Sedangkan, Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Ansari, menilai Kopri memiliki peran penting dalam merespons meningkatnya kasus pelecehan seksual serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia mendorong kader Kopri membangun gerakan yang berkelanjutan melalui advokasi, edukasi, audiensi, hingga aksi sosial yang berpihak kepada korban dan kelompok rentan.
“Kader Kopri tidak cukup hanya memahami persoalan secara teori, tetapi juga harus terlibat aktif mengawal kebijakan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat sebagai bentuk nyata pengabdian organisasi,” tandasnya.
