Kota, NU Online Sumenep
Koalisi Masyarakat Madura Bersatu berdemonstrasi di depan kantor Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (21/6/2021). Mereka menuntut Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya untuk menghentikan penyekatan yang oleh mereka dinilai diskriminatif.
Aksi yang bertajuk “Demonstrasi Akbar Madura Melawan” ini juga menuntut agar Wali Kota Surabaya meminta maaf kepada warga Madura dan membubarkan pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya.
“Bubarkan pos penyekatan karena banyak dampak yang dialami warga Madura, mulai dari sakit yang dialami warga Madura yang bekerja di Surabaya dikarenakan setiap hari harus di-swab, hingga melemahnya ekonomi di Madura,” kata Ahmad Annur, koordinator aksi, seperti dikutip kompas.com.
Sebelumnya para demonstran berangkat dari Madura melewati Jembatan Suramadu dengan mengendarai sepeda motor dan kendaraan bak terbuka menuju Balai Kota Surabaya untuk menemui Eri Cahyadi menyampaikan tuntutan tersebut.
Namun demikian, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang Madura ini, menurut Kiai Qusyairi Zaini akan semakin menguatkan persepsi orang luar bahwa orang Madura keras dan beringas.
Penasihat Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Madura itu menambahkan bahwa demonstrasi bukanlah satu-satunya cara atau solusi untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Apalagi kerumunan yang diakibatkan aksi tersebut akan berpotensi terjadi penyebaran Covid-19.
“Toh masih banyak cara lain yang lebih baik, arif dan bijaksana, yang bisa kita lakukan untuk menyikapi keadaan seperti saat ini. Misalnya kita duduk bersama dengan anggota DPR dan kita sampaikan aspirasi kita kepada mereka, mereka itu adalah Perwakilan kita,” ungkap beliau.
Menyampaikan aspirasi rakyat untuk pemerintah itu adalah keniscayaan. Namun, hendaknya patuh terhadap kebijakan pemerintah selama kebijakan tersebut mengandung kemashlahatan yang lebih besar bagi masyarakat.
Bilamana ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat, Gus Qusyairi menambahkan harusnya menggunakan cara-cara persuasif dalam mengkritik dan memberikan masukan kepada pemerintah.
“Tidak dengan cara arogan dan anarkis,” imbuh beliau.
Soal demonstrasi orang Madura yang menganggap kebijakan Wali Kota Surabaya diskriminatif, menurut Gus Qusyairi adalah tindakan yang kurang baik. Sebab kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak lain untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Lha kok ini malah di demo. Bilamana ada hal-hal ketidaknyamanan yang dirasakan oleh beberapa orang dengan kebijakan tersebut hendaknya gunakan cara yang santun. Tidak semakin membebani pemerintah yang sedang fokus dalam penanganan virus ini,” pintanya.
Taat terhadap pemerintah, selama bukan dalam perkara kemaksiatan, itu hukumnya wajib. Gus Qusyairi mencontohkan dawuh Imam Nawawi al-Bantani, yang menjelaskan bahwa wajib mengikuti instruksi pemerintah, baik instruksi tersebut secara sya’riat berkaitan dengan perkara wajib, sunnah, dan atau perkara mubah, beliau menjelaskan:
إذا أمر بواجب تأكد وجوبه، وإذا أمر بمندوب وجب، و إن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة كشرب الدخان وجب، بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة.
Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara, Ganding, Sumenep ini mendukung ikhtiar pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19.
“Ya bagus, dan seharusnya kita dukung. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya jika penyekatan itu dibuat lebih tertib dan tidak bertumpu pada satu titik,” tegasnya.
Meski begitu, beliau menyarankan agar kebijakan pemerintah yang melakukan penyekatan untuk swab antigen dan GeNose C19 hendaknya dilakukan dengan tidak bertumpu pada satu titik. Selain untuk menghindari kerumunan juga agar tidak terjadi kemacetan yang panjang.
“Karena bila bertumpu di satu titik maka itu akan menimbulkan kerumunan dalam jumlah yang besar, sedangkan dalam menghadapi pandemi ini kita dianjurkan menjauhi kerumunan,” ungkap beliau.
Kiai yang Wakil Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Ganding mengimbau kepada segenap warga NU untuk patuh terhadap intruksi pemerintah agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Serta mendukung upaya pemerintah untuk bersama-sama berjuang memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Ini bagian dari ikhtiar yg memang dianjurkan di dalam agama,” tegas beliau.
Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
“Tentu di samping itu kita juga harus tetap bersabar dan berdoa memohon kepada Allah agar kita bisa terhindar dari wabah ini,” pungkasnya.
Editor: Abdul Warits
