Tuban, NU Online Sumenep
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I di Pondok Pesantren Sunan Bejagung 2, Semanding, Tuban, Sabtu (11/04/2026). Acara ini dibuka oleh Rais PBNU Prof Muhammad Nuh, mewakili Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Dalam sambutannya Ketua PWNU Jatim, Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, secara terbuka mengakui adanya pergeseran karakter internal NU. Ia menyinggung hilangnya dimensi silaturahim sebagai ruh organisasi yang selama ini justru menjadi kekuatan tak tertulis NU.
“Yang kami rasakan, NU hari ini berbeda. Dan yang paling mencolok, yang tidak ditemukan dalam peraturan perkumpulan yang baru, adalah soal silaturahim,” ujarnya.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya jarak antara regulasi formal organisasi dengan praktik sosial-kultural yang selama ini menjadi fondasi NU.
Gus Kikin tidak berhenti pada diagnosis. Ia mendorong langkah konkret berupa muhasabah dan evaluasi menyeluruh. Dengan jumlah jam’iyyah yang disebut mencapai sekitar 150 juta di Indonesia, ia mempertanyakan efektivitas jika potensi besar tersebut berjalan tanpa arah kolektif.
“Untuk apa kalau kita jalan sendiri-sendiri,” tegasnya, seraya berharap Muskerwil mampu melahirkan gagasan yang berdampak bagi kemaslahatan masa depan.
Namun dinamika internal NU tidak berdiri dalam ruang hampa. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dalam sambutannya mengungkap realitas eksternal yang tak kalah krusial: adanya “penyesuaian fiskal” yang berpotensi memengaruhi alokasi anggaran, termasuk sektor keagamaan.
Ia tidak merinci bentuk “konspirasi fiskal” yang dimaksud, tetapi pernyataan tersebut membuka ruang tafsir tentang adanya tekanan atau restrukturisasi kebijakan anggaran di tingkat pemerintah.
” Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berkomitmen untuk tetap menjalankan program strategis, termasuk yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan,” terangnya
Sementara itu, Prof Nuh, yang membuka secara resmi Muskerwil, membawa perspektif yang lebih makro dan historis. Ia menyampaikan salam takzim dari Rais Aam PBNU, sekaligus menekankan bahwa forum ini menjadi momentum penting menjelang Muktamar ke-35 NU.
“Muktamar yang akan datang bukan sekadar soal waktu, tetapi menjadi penanda akhir abad pertama dan awal abad kedua NU,” ujarnya. Pernyataan ini menempatkan Muskerwil sebagai bagian dari proses transisi historis, bukan sekadar agenda rutin organisasi.
Ia juga menekankan bahwa PBNU membutuhkan pandangan yang “genuin” dari peserta Muskerwil—sebuah istilah yang mengisyaratkan perlunya suara akar rumput yang autentik, bukan sekadar reproduksi wacana elite. Dalam konteks ini, kehadiran PCNU, termasuk dari Sumenep, menjadi krusial sebagai representasi realitas lokal.
Sedangkan, dimensi normatif organisasi ditegaskan oleh KH Abdul Matin Djawahir, Wakil Syuriah PWNU Jawa Timur sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban. Dalam taujihnya, ia mengingatkan pentingnya kembali pada Qonun Asasi sebagai fondasi ideologis dan konstitusional NU.
Ia menekankan bahwa posisi Rais Aam harus dikembalikan pada kedudukan awalnya sebagai otoritas tertinggi dalam struktur hukum organisasi.
“Siapapun Rais Aamnya, jadikan sebagai supremasi hukumnya,” pesannya mewakili Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Anwar Mansyur.
Pernyataan ini dapat dibaca sebagai upaya menguatkan kembali garis otoritas di tengah dinamika organisasi yang kian kompleks. Selain itu, ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap suksesnya Muktamar NU pada Agustus 2026, termasuk terkait waktu dan tempat pelaksanaan yang mengikuti arahan Rais Aam.
Kehadiran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep dalam forum ini mempertegas pentingnya keterhubungan antara struktur wilayah dan cabang dalam merumuskan kebijakan strategis.
Dari rangkaian pernyataan yang muncul, Muskerwil ini tidak sekadar menjadi forum administratif, tetapi juga arena kontestasi gagasan: antara kebutuhan revitalisasi nilai-nilai kultural seperti silaturahim, tekanan struktural dari kebijakan fiskal, hingga penegasan kembali otoritas normatif dalam tubuh organisasi.
Di titik ini, pertanyaan mendasar mengemuka: apakah NU mampu menyelaraskan antara tradisi, struktur, dan tantangan zaman? Muskerwil Jawa Timur tampaknya baru membuka pintu menuju jawaban itu—sebuah proses yang masih akan diuji dalam momentum Muktamar mendatang.
Editor: Moh Khoirus Shadiqin
