Kota, NU Online Sumenep
Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Aksin Wijaya atau Prof. Aksin mengatakan bahwa khittah NU lahir sebagai wujud dari sikap para kiai dan ulama NU yang responsif dan kritis dalam menjawab dinamika kehidupan yang terjadi, utamanya di sektor politik dan kebijakan strategis.
Hal ini disampaikan saat mengisi acara Seminar Nasional dengan tema ‘Historiografi Khitthah dan Politik Nahdlatul Ulama’ yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) Sumenep, Ahad (6/2/2022) di Graha Kemahasiswaan STKIP PGRI Sumenep.
“Di sinilah hebatnya kiai-kiai kita yang responsif dan kritis terhadap fenomena sosial yang terjadi sehingga lahirnya Khittah NU menjadi langkah strategis NU dalam menjawab berbagai tantangan yang ada,” ujarnya.
Pasalnya, Prof Aksin memberikan cacatan kaki terhadap beberapa hal yang disampaikan penulis buku Historiografi Khitthah dan Politik Nahdlatul Ulama, Ahmad Baso. Cacatan tersebut dituangkan dalam dua poin, pertama berkaitan dengan urgensi Khittah bagi Nahdlatul Ulama.
“Kita tahu bahwa sejak awal NU berdiri dalam rangka merespons peristiwa perkembangan keagamaan yang bersifat nasional dan internasional,” imbuhnya.
Di Indonesia pada tahun 1910, lanjut Prof. Aksin, muncul gerakan reformis seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam yang mengkritisi tradisi Islam lokal yang sudah mengakar kuat di masyarakat dan pondok pesantren.
Di waktu bersamaan, di dunia internasional setelah pembubaran khilafah Islam di Turki yang menjadi simbol kekuatan politik Islam terjadi perebutan antara Arab Saudi dan Mesir untuk menghidupkan kembali sapa yang akan menjadi khilafah.
“Nah NU hadir untuk merespons dua fenomena itu dengan mendirikan organisasi yang diawali degan Komite Hijaz kemudian menjadi NU pada tahun 1926,” jelasnya.
Itu terjadi, menurut Prof. Aksin, karena sikap responsif, kritis dan bergerak yang dilakukan oleh para kiai dan ulama kala itu.
Di periode awal, kolonial Belanda menguasai betul sektor politik di Indonesia. Sehingga tidak memberikan ruang gerak bagi umat Islam di Indonesia untuk ikut berpolitik. Meski di sisi lain Belanda memberikan kesempatan yang luas untuk beribadah.
“Tujuan tentu agar umat Islam tidak berpikiran untuk ngurusi politik,” ungkapnya.
Saat Jepang datang, dari tahun 1942 – 1945, mulai memainkan politiknya dengan memanfaatkan ulama karena saat itu konflik internal masih terjadi antara ulama tradisional dengan beberapa kelompok lokal yang melakukan pembaruan Islam.
Untuk itu, strategi politik Jepang antara lain mendirikan Masyumi sebagai wadah baru umat Islam. Langkah tersebut, menurut Prof. Aksin, adalah langkah politik Jepang untuk mudah mengendalikan umat Islam. Meski bagi umat Islam itu sendiri menggap Masyumi sebagai wadah murni yang tidak ada unsur politik.
Selang beberapa waktu, kemudian muncul kesadaran politik umat Islam untuk berpolitik. Menjadikan Masyumi sebagai wadah yang tidak sekadar perkumpulan, melainkan gerakan politis untuk mencapai kemerdekaan.
“Sehingga ketika Indonesia merdeka Masyumi benar-benar menjadi wadah politik umat Islam, termasuk NU waktu itu,” terangnya.
Di sinilah NU mulai bersentuhan dengan politik. Di beberapa pemilu NU selalu memiliki basis yang kuat. Meski oleh Masyumi sering diabaikan. Maka kemudian NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik tersendiri.
Di masa orde baru, eksistensi NU semakin kuat. Sehingga membuat Presiden Soeharto kala itu terancam dengan NU. Akibatnya, NU selalu digembosi oleh rezim orde baru. Bahkan memanfaatkan politisi untuk menghabisi kuasa politik NU.
“Situasi semacam itu membuat NU menghendaki kembali ke khittah,” terangnya.
NU menginginkan kembali menjadi organisasi sosial kegamaan yang berpaham Ahlussunnah Wal Jama’ah yang diterjemahkan dalam kehidupan sosial. Dengan khittah tersebut pula, NU kemudian menjaga jarak dengan partai politik.
“Di sinilah urgensi NU kembali ke khittah, karena kata Gusdur, selama menjadi partai politik, tenaga NU selalu dihabiskan dengan urusan politik. Sementara abai dengan basis NU yang begitu kuat di masyarakat,” ujarnya.
Sehingga dirasa penting bagi KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU melakukan konsolidasi untuk menguatkan massa NU di bawah yang selama ini terlupakan akibat syahwat politik.
“Akhirnya berkat upaya pemberdayaan dan konsolidasi yang dilakukan Gusdur, lahirlah kader-kader muda NU yang intelektualnya baik dan luar biasa,” lanjutnya.
Bahkan tidak hanya melakukan konsolidasi internal, Gusdur sebagai salah satu penggerak khittah juga melakukan gerakan eksternal. Dimana memposisikan NU sebagai penentang kebijakan pemerintah orde baru yang dinilai otoriter.
“Jadi luar biasa tiga periode kepemimpinan Gusdur setelah memperjuangkan khittah, pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya,” ujarnya.
Tetapi kemudian, karena situasi terus berubah setelah reformasi tahun 1998, termasuk di sektor politik, NU kembali merespons secara kritis. Maka Gusdur yang semula menjadi promotor khittah NU, kemudian mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah politik warga NU.
Dinamika itu telah menggambarkan bahwa NU secara kelembagaan, menurut Prof. Aksin, tetaplah organisasi sosial keagamaan yang berpaham Ahlussunnah Wal Jama’ah dan menjaga jarak dengan partai politik. Tetapi tidak menghalangi warga NU untuk aktif di urusan politik praktis. Hal demikian menjadi sikap NU untuk menjawab tantangan yang kian kompleks saat reformasi digaungkan.
“Lagi-lagi inilah sikap kiai dan ulama kita yang responsif dan kritis. Bahkan Gusdur tidak hanya mendirikan PKB, justru menjadi Presiden,” tegasnya.
Saat ini pula, kepengurusan PBNU yang baru, kembali menegaskan posisi dan jarak NU dengan partai politik. Di samping itu Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf juga mengakomodir beberapa kader NU dengan latar belakang politik yang beragam untuk menjadi pengurus.
Langkah demikian, menurut Prof Aksin, adalah respons NU dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang terjadi, di berbagai sektor.
Editor: Abdul Warits
