Kota, NU Online Sumenep
Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep bersama para pimpinan kampus menggelar silaturrahim dan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep tentang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Selasa (22/6/2021) di Pendopo Kabupaten setempat.
Hadir dalam pertemuan ini Bupati Sumenep Ahmad Fauzi, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Muhammad Iksan, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yayak Nurwahyudi, beserta staff dan perangkat lainnya.
Sementara dari pihak LPT NU Sumenep sendiri melibatkan pimpinan kampus, di antaranya: Asmoni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Roqib Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurud Dhalam, Ach. Syaiful A’la Institut Kariman Wirayudha (Inkadha), Musleh Wahid Institut Dirosat Islamiyah Al-Amin (IDIA), Syaifurrahman Universitas Wiraraja (Unija), dan Wafiq Sekolah Tinggi Ilmu Qur’an Nurul Islam (Stiqnis).
Kemudian Kiai Ubaidillah Kholil Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIM), Ahmad Effendi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Utsmuni (STITA), Damanhuri Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika), Rachmad H Universitas Bahaudin Mudhary (Uniba), Usman Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudlatul Iman (Stidar), Mohammad Husnan Institut Sains dan Tekhnologi (IST) Annuqayah, dan seluruh pengurus LPT NU Sumenep.
Ahmad Fauzi, Bupati Sumenep mengapresiasi pertemuan yang digagas LPT NU Sumenep yang melibatkan seluruh pimpinan perguruan tinggi se-Kabupaten Sumenep untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik.
“Luar biasa. Karena memang Pemkab tidak bisa bekerja sendiri. Sebab kalau bekerja sendiri tidak akan bisa menjadi sesuatu lebih. Karena itu dalam pembangunan SDM ini kita perlu adakan MoU. Dari itu nanti kita bisa bergandengan tangan,” ujarnya saat mengawali pembahasan.
Di hadapan seluruh Rektor dan Wakil Rektor, Fauzi juga meminta agar ke depannya program pemerintah, utamanya dalam pembangunan SDM, melibatkan para pimpinan kampus atau perguruan tinggi. Sebab dengan begitu akan terbangun kolaborasi yang baik dan lebih tepat sasaran.
“Saya sepakat dan setuju apabila di setiap program pemerintah juga melibatkan para pimpinan dan instansi kampus. Kita akan buatkan rumusan baru untuk kolaborasi ini. Khusus untuk pembangunan SDM di Sumenep,” imbuhnya.
Menurutnya, ada empat hal yang menjadi indikator sebuah kepemerintahan dapat dikatakan maju. Yakni kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (human development) dan pengembangan ruang terbuka.
“Agar semua program itu bisa tepat sasaran maka kita perlu bergandengan tangan. Cuman ke depan kita perlu rumuskan lebih detail yang juga dipadukan dengan beberapa data yang ada,” pintanya.
Fauzi berharap pertemuan yang digagas oleh LPT NU Sumenep ini tidak hanya selesai satu kali. Melainkan tetap berkelanjutan dalam membahas untuk kemajuan Sumenep lebih baik ke depannya.
Sementara itu, Ahmad Shiddiq, Ketua LPT NU Sumenep menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM di Kabupaten Sumenep. Hal ini ia sampaikan kepada pihak Pemkab sebagai bentuk rekomendasi program.
“Pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh,” ungkapnya.
Dalam konteks ini termasuk perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Kedua, penguatan peran partisipasi Civil Society (masyarakat sipil), tokoh agama dan unsur pendidikan tinggi dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jari diri dan kepribadian bangsa (character building).
“Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai program pendidikan dan latihan (Diklat), kompetensi, pembinaan dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Kendari demikian, pihaknya juga menyadari bahwa dalam pembangunan SDM khususnya di Kabupaten Sumenep tentu mengalami tantangan tendiri. Salah satunya ketika dihadapkan dengan kesenjangan antara pendapatan daerah (PAD) yang tinggi dengan tingkat kemiskinan di Sumenep.
“Sumenep merupakan tertinggi kedua di Jawa Timur soal kemiskinan,” ujarnya.
Kemudian juga belum meratanya program layanan sosial, pendidikan dan ekomomi dalam pembangunan Sumenep.
Berangkat dari hal itu, LPT NU Sumenep juga menyampaikan beberapa program jangka pendek terkait pembangunan SDM yang juga perlu dukungan dari pihak Pemkab.
Pertama, sinergi penguatan program Tridharma Perguruan Tinggi untuk pembangunan SDM Sumenep, Pemkab Sumenep, Perguruan Tinggi Sumenep (PTS) dan LPT NU Sumenep.
“Ini bisa diwujudkan dalam bentuk reset kolaboratif bersama untuk pembangunan SDM pedesaan misalnya. Terus juga Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tujuan yang sama,” kata Shiddiq.
Kedua, intervensi penguatan SDM Perguruan Tinggi Sumenep melalui Program Beasiswa 100 Doktor oleh Pemkab Sumenep. Ketiga, sinergi program moderasi beragama antara LPT NU Sumenep dengan Pemkab Sumenep.
Keempat, seminar dan call paper pembangunan SDM oleh LPT NU Sumenep, PTS, dan Pemkab Sumenep. Dan tak kalah penting juga yang terakhir adalah penguatan perpustakaan perguruan tinggi Sumenep oleh Pemkab Sumenep.
Editor: A. Warits Rovi
