Kota, NU Online Sumenep
NU Online Sumenep bersama dengan Institut Anti Korupsi (IAK) Yogyakarta menggelar webinar dengan tema “Sumenep dan Persoalan Kemiskinan” dari berbagai perspektif mulai dari kebijakan publik dan politik hukum, agraria dan persoalan kemiskinan, hingga kemiskinan dalam perspektif korupsi via zoom meeting pada Rabu (17/03/2021) pukul 13.00 WIB.
Diskusi ini menghadirkan empat pemateri di antaranya M Muhri S.Th.I, DPRD Sumenep Komisi III Fraksi PKB, Moh. Royhan Fajar, Koordinator FKNSDA Sumenep, dan Muhammad Rusdi, Direktur IAK dan Dosen FH Widya Mataram Yogyakarta. Menurut Laporan Panitia, sebenarnya juga menghadirkan pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep tetapi tidak bisa hadir karena berhalangan dengan beberapa kendala.
Menurut M. Muhri, kemiskinan ini disebabkan karena salahnya paradigma berpikir masyarakat dalam persoalan kemiskinan. Bahkan, dirinya memang pernah terlibat dalam beberapa penelitian tentang kemiskinan. “terdata menjadi warga miskin pasti mendapat bantuan,” ungkapnya.
Beda halnya dengan yang disampaikan oleh Moh. Roychan Fajar. Mantan Aktivis PMII Guluk-guluk tersebut mengatakan bahwa persoalan kemiskinan terjadi karena struktural hingga kultural. “Intimidasi dari sistem ekonomi yang selama ini berlangsung sehingga memudahkan agenda-agenda akumulasi modal dan pergeseran aset kolektif menjadi individiual,” tambahnya.
Sementara itu, Mohammad Rusdi memaparkan beberapa data penting indikasi munculnya korupsi yang merembet pada persoalan kemiskinan. “Punya niatan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dan ini dilakukan dengan melanggar hukum,” sergahnya.
Pihaknya juga mengatakan bahwa faktor suatu daerah korupsinya banyak salah satunya adalah pelayanannya berbelit-belit dan jalannya cepat rusak tidak sampai satu tahun. Bahkan, ia mengatakan korupsi banyak terjadi dari penyelewengan beras miskin (raskin).
Rusdiyono salah satu penanya dalam kesempatan tersebut memberikan dua titik yang harus dilakukan dalam mengatasi kemiskinan yaitu kesehatan dan pendidikan. “Saya amati memang di dua titik ini banyak orang terkadang mengaku miskin dan pemerintah harusnya membuat regulasi,”pungkasnya.
Pewarta : Abdul Warits
