Oleh: Kak Sujik*)
Tahun ajaran baru biasanya identik dengan seragam baru, tas baru, dan barisan panjang wali murid di depan gerbang sekolah. Tapi di banyak Sekolah Dasar Negeri, pemandangan itu justru berganti dengan bangku-bangku kosong. Kelas yang dulu diisi tiga puluh anak, sekarang tinggal belasan. Sebagian sekolah bahkan terpaksa menggabung rombongan belajar karena jumlah pendaftar tidak lagi cukup untuk membuka kelas paralel.
Ini bukan sekadar soal angka demografi yang menurun. Penyebab utamanya justru lebih menyakitkan untuk diakui: keluarga muda kelas menengah, yang dulu jadi tulang punggung sekolah negeri, kini beramai-ramai memindahkan anak-anaknya ke sekolah swasta. Mereka rela membayar lebih mahal demi sesuatu yang menurut mereka tidak lagi bisa didapat gratis di sekolah negeri, fasilitas yang lebih terawat, guru yang lebih responsif, dan yang paling penting, lingkungan belajar yang terasa aman dan hangat untuk anak.
Ketika Gratis Tidak Lagi Cukup Menarik
Selama bertahun-tahun, sekolah negeri berjalan dengan asumsi bahwa biaya murah dan status negeri akan selalu jadi daya tarik utama. Asumsi itu sekarang runtuh. Orang tua zaman sekarang berhitung lebih jauh dari sekadar biaya SPP. Mereka mempertanyakan apakah gurunya benar-benar peduli pada perkembangan anak secara personal, apakah sekolahnya bebas dari perundungan, apakah fasilitas toilet dan ruang kelasnya layak, sampai apakah komunikasi antara sekolah dan orang tua berjalan lancar lewat grup WhatsApp atau sekadar mengandalkan surat edaran yang sering telat sampai.
Kalau sekolah negeri terus bertahan dengan cara lama mengandalkan status “negeri” sebagai jaminan mutu tanpa pembenahan nyata, krisis kekurangan murid ini bukan cuma soal ruang kelas sepi, tapi ancaman lebih besar: penggabungan sekolah, pemangkasan anggaran, sampai hilangnya akses pendidikan murah untuk keluarga yang benar-benar bergantung pada sekolah negeri karena tidak mampu membayar swasta. Ironisnya, yang paling dirugikan justru kelompok yang paling membutuhkan sekolah negeri tetap hidup dan bermutu.
Kembali ke Asah, Asih, Asuh
Momentum krisis ini sebenarnya bisa dibalik jadi kesempatan untuk berbenah, bukan sekadar diratapi. Salah satu kerangka yang relevan dipakai kembali adalah filosofi pendidikan “Asah, Asih, Asuh”—warisan pemikiran yang akrab dalam tradisi pendidikan Indonesia, terutama dari semangat yang diwariskan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang menuntun, bukan sekadar mengajar.
Asah berarti sekolah wajib serius mengasah kemampuan berpikir anak—bukan cuma mengejar target kurikulum dan nilai ujian, tapi benar-benar melatih anak berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Sekolah negeri yang hanya sibuk mengejar rata-rata nilai rapor tanpa memperhatikan proses berpikir anak akan terus kalah menarik dibanding sekolah swasta yang menonjolkan pendekatan pembelajaran lebih personal.
Asih menuntut kehadiran kasih sayang yang tulus dalam relasi guru dan murid. Anak-anak, terutama di usia sekolah dasar, jauh lebih peka pada suasana emosional kelas dibanding metode pengajaran itu sendiri. Guru yang membentak, acuh, atau memperlakukan murid sekadar sebagai nomor absen akan membuat anak trauma pada sekolah, seberapa pun bagus fasilitas fisiknya. Sebaliknya, guru yang hangat dan mau mendengarkan justru menciptakan ikatan yang membuat anak betah dan orang tua percaya.
Asuh berarti tanggung jawab membimbing tumbuh kembang anak secara utuh, bukan hanya otaknya, tapi juga karakter, kesehatan, dan rasa amannya. Sekolah yang ramah anak berarti sekolah yang bebas dari kekerasan verbal maupun fisik, punya sistem perlindungan yang jelas kalau ada kasus perundungan, dan memastikan setiap anak merasa diterima apa adanya, bukan dibanding-bandingkan atau dipermalukan di depan kelas.
Reformasi, Bukan Sekadar Renovasi Gedung
Banyak yang mengira solusi krisis ini cukup dengan mempercantik gedung sekolah atau menambah fasilitas digital. Padahal orang tua yang pindah ke swasta jarang alasannya semata soal gedung. Yang mereka cari adalah kepastian bahwa anaknya diperlakukan sebagai manusia, bukan sekadar peserta didik yang harus lulus ujian nasional.
Sekolah negeri punya modal besar yang sebenarnya tidak dimiliki banyak sekolah swasta: guru-guru berpengalaman, dukungan anggaran negara, dan jaringan yang luas sampai ke pelosok. Modal ini akan sia-sia kalau tidak diarahkan untuk membangun budaya sekolah yang benar-benar mengasah, mengasihi, dan mengasuh anak secara serentak—bukan hanya salah satu dari ketiganya.
Krisis kekurangan murid di SDN seharusnya dibaca sebagai teguran keras, bukan tren sesaat yang akan hilang sendiri. Kalau sekolah negeri terus menunda pembenahan sampai kelasnya benar-benar kosong, yang hilang bukan cuma murid, tapi juga fungsi sekolah negeri sebagai penjamin akses pendidikan yang adil bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang isi dompet orang tuanya.
*Guru SMP Al Ghazali Batang-batang, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Annuqayah.
