Kota, NU Online Sumenep
Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) PCNU Sumenep menginisiasi Program Sadar Legalitas Usaha (SALEHA) sebagai upaya mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi Nahdliyin agar lebih berkembang dan naik kelas.
Program tersebut diluncurkan dalam kegiatan bertema “UMKM Naik Kelas Melalui Digitalisasi, Legalitas dan Akses Pembiayaan” yang digelar di Ayoka Cafe & Kitchen, Sumenep, Senin (14/9/2026). Kegiatan ini melibatkan 125 pelaku UMKM dan koperasi.
Peluncuran SALEHA turut mendapat dukungan dari Fraksi PKB DPRD Jawa Timur. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua PCNU Sumenep, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep.
Ketua LPNU Sumenep Moh. Luthfi menjelaskan, SALEHA dirancang untuk membantu, memfasilitasi, dan mendampingi pelaku UMKM serta koperasi yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama dalam memperoleh legalitas usaha.
Menurutnya, persoalan legalitas masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi pelaku usaha. Padahal, banyak di antara mereka telah memiliki kemampuan produksi dan pasar.
“Pasarnya sudah ada, kemampuan sudah ada, legalitasnya masih belum,” ujar Moh. Luthfi.
Ia menegaskan, SALEHA tidak dimaksudkan sebatas kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi pintu masuk untuk mewadahi UMKM dan koperasi NU agar dapat berkembang secara lebih terarah.
LPNU Sumenep juga melihat perlunya penguatan basis data UMKM dan koperasi Nahdliyin. Selama ini, potensi usaha yang dimiliki warga NU cukup beragam, tetapi belum seluruhnya terdata dan terintegrasi dalam satu wadah.
“Makanya kita buat website katalog UMKM dan Koperasi NU agar data, produk, dan profil usaha bisa diakses dengan lebih mudah. Website katalog dan SALEHA ini kami arahkan untuk menciptakan pasar yang lebih baik bagi UMKM dan koperasi NU, sekaligus memperluas peluang kerja sama dan pemasaran,” jelasnya.
Penguatan jaringan juga menjadi bagian dari pengembangan program tersebut. LPNU Sumenep memandang potensi ekonomi warga NU tidak hanya berada di satu lembaga, tetapi tersebar di berbagai badan otonom dan komunitas di lingkungan NU.
“Kita tidak bisa berdiri sendiri, karena IPNU, Fatayat, dan badan otonom lainnya juga memiliki usaha masing-masing, sehingga melalui program ini seluruh potensi tersebut dapat diintegrasikan,” tutur Moh. Luthfi.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Nur Faizin melalui staf ahlinya, Ali Faidi, menyampaikan dukungannya terhadap program SALEHA. Ia berharap program tersebut dapat menjadi wadah produktif bagi UMKM dan koperasi NU, termasuk kader NU yang memiliki usaha mandiri.
“Melalui SALEHA ini kami berharap benar-benar menjadi wadah yang produktif bagi UMKM dan koperasi NU, termasuk kader NU yang memiliki usaha mandiri, mulai dari toko kelontong hingga usaha jamu dan obat-obatan. UMKM dan koperasi Nahdliyin yang ada harus benar-benar memanfaatkan wadah ini agar produktivitasnya meningkat dan UMKM bisa naik kelas,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan UMKM membutuhkan sinergi antara LPNU Sumenep, PCNU, DPMPTSP, DPRD Jawa Timur, serta berbagai pihak lainnya. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam pengurusan perizinan, termasuk bagi UMKM yang bergerak di bidang obat-obatan.
Selain legalitas, ia menyebut akses permodalan dan jalur distribusi juga perlu diperluas agar UMKM dan koperasi Nahdliyin dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Selain itu, kami berkomitmen untuk membantu memperluas akses permodalan dan jalur distribusi bagi UMKM dan koperasi ini,” pungkasnya.
