Gapura, NU Online Sumenep
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakspesdam) NU Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Gapura menyelenggarakan ‘Dialog Moderasi Agama’. Kegiatan dipusatkan di aula Aswaja Lantai 2 Kantor MWCNU setempat, Senin (28/6/2021).
Acara yang berlangsung khidmat dengan menerapkan protokol kesehatan ketat tersebut menghadirkan KH. Muhammad Shalahuddin A Warits dan Iskandar Dzulkarnain sebagai narasumber.
KH. Muhammad Shalahuddin A Warits menyampaikan paparannya soal moderasi agama dari berbagai sudut pandang. Mulai sudut pandang agama, politik, ataupun ekonomi.
Dikatakan oleh Ra Mamak, sapaan akrabnya, bahwa perihal moderasi agama NU paling tegas dengan jargonnya NKRI Harga Mati. NU-lah yang membranding hal tersebut. Namun demikian, juga ada NU yang abu-abu soal moderasi ini.
“Hal ini disebabkan oleh dampak dari kepentingan politik yang tidak sependapat dengan kelompoknya sendiri,” tegasnya.
Ra Mamak menyebutkan, bentuk moderasi agama harus dilembagakan. Sebab tugas waratsatul anbiya’ yang berbentuk lembaga bernama NU harus mampu menjadikan ummatan wasatan atau ummat yang satu. Oleh karenanya, kita tidak bisa menjustifikasi NU itu tradisionalis atau nasionalis, karena NU selalu kontekstual dan selalu mengikuti arus masyarakat. Hal inilah yang menjadikan NU sebagai pola dalam kehidupan masyarakat.
“Organisasi seperti NU-lah yang dimimpikan oleh Barat. Karena bagi NU ada negara atau tidak ada negara, tidak ada masalah. Terpenting masyarakat jalan, tentram, damai, ekonominya terjamin, pendidikannya mapan,” urainya.
Dirinya mengatakan, bahwa pola kehidupan masyarakat saat ini berbeda. Jika dahulu ada kiai sebagai pemimpin, baru kemudian santri dan pesantrennya. Maka saat ini terbalik, dibuatlah gedung megah, kemudian didatangkanlah kiai.
“Yang penting memakai sorban, walaupun sanad keguruannya tidak ada. Inilah yang akhirnya melahirkan ‘Kiai Skandal’ atau Ulama Konten yang sangat berbahaya. Sebab, Ulama Konten ini tidak bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan. Yang sampaikan memang benar, wong dia menyampaikan hadist dan Al-Qur’an, tapi tidak memiliki sanad keguruan. Nah, di NU sanad keguruan inilah yang menjadi pembedah sampai sekarang,” urainya.
Oleh karenanya, beragama itu harus dilihat sebagai agama yang riil, sehingga orang beragama memiliki tugas agar agama tidak dipahami sebagai mitos. Mengingat agama harus menjadi amal yang menghadirkan nilai-nilai holistic-universal.
“Artinya semua kiai atau ulama bisa saja benar seperti ulama konten itu, namun belum tentu mereka moderat dalam beragama,” jelasnya Mantan Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah PCNU Sumenep tersebut.
Dalam kondisi kekinian, agama harus menjadi solusi bagi keberagaman tersebut. Bagaimana agama menghadapi ekonomi yang sosialis atau kapitalis, lalu NU ekonomi apa? Sebab kalau sosialis yang penting produksi, sementara kapitalis yang penting uang atau untung.
“Lalu NU yang mana? Moderatnya seperti apa? Sebab dalam politik ada yang bersifat komunisme atau liberalisme?,” imbuhnya.
Dengan demikian, NU sudah saatnya untuk memikirkan kesejahteraan warganya, pendidikannya, dan menjaga dari hasutan-hasutan provokatif orang lain.
“Karena agama itu inspirasi, bukan aspirasi,” kata Ra Mamak mengutip perkataan Gus Dur.
Sementara Iskandar Zulkarnain yang biasa dipanggil Pak Dadang menyampikan dari sisi ideologi. Bagi Pak Dadang, hari ini sedang terjadi perang ideologi. Ideologi sosialis dan ideologi kapitalis. Lalu bagaimana NU menghadapi dua ideologi ini? Kalau dulu zaman pertengahan Gereja sudah punya kunci surga yang kemudian dikritik oleh Marx, lalu kita memiliki kunci apa untuk menghadapi dua ideologi tersebut? Lalu Pancasila arahnya kemana?
“Jawaban sementara ialah cenderung kapitalis, namun kapitalis semu. Dikatakan demikian karena Indonesia tidak memiliki uang, kita tidak memiliki modal tapi dipaksa untuk menjadi kapital,” sebutnya.
Karena Indonesia tidak punya modal, maka dibukalah kran investor dengan berbentuk pembelian lahan, pembangunan tambak, bahkan manipulasi lahan yang terjadi sejak abad 19 di Sumenep. Sehingga wajar jika Indonesia sampai sekarang masih punya banyak hutang, bahkan Presiden Jokowi pun tidak akan mampu membayar hutang.
“Makanya kalau ada bantuan jangan lantas senang, karena negara dananya berhutang itu,” selorohnya diikuti gelak tawa hadirin.
Maka dari itu, menurut Pak Dadang, sudah saatnya cara beragama kita harus lebih riil. Beragama yang tidak hanya kulitnya saja. Akan tetapi agama menjadi solusi bagi masyarakat dan NU pun harus mampu menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan plural. Hal ini untuk menghilangkan sikap-sikap yang merusak NKRI seperti sikap eksklusif, fundamentalis, dan radikal.
“Maka toleransi masih tetap harus dijaga tanpa memaksakan agama Islam, khilafah, ataupun NKRI bersyariah,” pungkasnya.
Editor: A. Habiburrahman
