Kota, NU Online Sumenep
Forum Ulama Perempuan Madura (FUPM) bekerja sama dengan Women’s Voice and Leadership Indonesia (We Lead) dan Rahima Jakarta menggelar Dialog Interaktif Bersama Calon Legislatif di aula Potre Koning Bappeda Sumenep. Dari hasil dialog tersebut menegaskan bahwa tuntutan perempuan yang dihasilkan dalam forum ini tidak serta merta dibebankan kepada DPRD secara keseluruhan, seluruh elemen tidak boleh lepas tangan, melainkan ikut membantu berpartisipasi mewujudkan tuntutan-tuntutan politik perempuan yang memberikan keadilan pada anak dan perempuan.
Desti Murdijana yang mewakili We Lead di acara dialog tersebut mengajak kepada semua elemen untuk bersama-sama mewujudkan tuntutan politik perempuan, bekerja sama dengan anggota legislatif, karena mereka adalah wakil rakyat.
Dijelaskan, We Lead merupakan komunitas yang memperkuat kepemimpinan perempuan di berbagai lingkaran dan lini kehidupan, menjadikan seluruh perempuan sebagai pemimpin yang berhak berbicara, berhak berpendapat dan melakukan aksi.
“Pada Mei lalu merayakan kepemimpinan perempuan dalam forum Rembuk Perempuan. Forum ini menghasilkan 10 agenda perempuan dalam konsosrsium We Lead untuk menyambut tahun pemilu 2024 supaya melahirkan kebijakan pemerintah yang adil dan ramah bagi perempuan serta kelompok minoritas,” ujarnya.
Berikut hasil dialog yang disepakati. Pertama, mewujudkan perlindungan perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Perempuan konsorium We Lead menuntut agar anak dan kelompok yang terpinggirkan bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Kedua, menghentikan eksploitasi sumber daya alam. Perempuan konsorsium We Lead menuntut agar eksploitasi alam segera dihentikan.
“Dengan begitu, kami mendorong semua pihak untuk melindungi kekayaan alam Indonesia. Sebab itu merupakan sumber penghidupan Masyarakat,” ungkapnya.
Ketiga, Menyediakan layanan dasar yang mudah kita jangkau. Keempat, memenuhi hak atas pekerjaan yang layak. Kelima, Menangani ektremisme dengan serius. Keenam, kesempatan berpartisipasi dalam proses politik. Ketujuh, menyediakan lingkungan hidup yang sehat. Kedelapan, mewujudkan keadilan ekonomi yang merata. Kesembilan, menciptakan infrastruktur yang ramah dan aman untuk perempuan. Kesepuluh, perlindungan Perempuan Pembela HAM.
Dari ke 10 agenda politik perempuan di atas, FUPM yang diketuai oleh Nyai Raudlatun, memilih 6 agenda politik untuk didialogkan bersama para Caleg DPRD dan para peserta yang berasal dari berbagai Ormas, NGO, aktivis perempuan, komunitas lintas Iman.
“Dalam dialog ini, kami ingin mewujudkan perlindungan perempuan dan anak di seluruh Indonesia, dengan harapan para Perempuan dan anak di Sumenep bebas dari segala bentuk kekerasan baik di dalam keluarga maupun di lembaga pendidikan atau di ruang publik. Ini harus dikuatkan dengan peraturan daerah yang menopang keadilan perempuan dan anak di Sumenep,” tuturnya kepada NU Online Sumenep, Senin (11/12/2023).
