Kota, NU Online Sumenep
Gerakan radikelisme dan terorisme terdapat perbedaan dalam berbagai ekalasi yang terbangun. Bermula dari gerakan hijazi, haraki, hingga mencapai puncaknya, yaitu jihadi. Eskalasi inilah yang harus diputus mata rantainya sehingga masyarakat memiliki kesadaran kognitif.
Pernyataan ini oleh Islah Bahrawi saat mengisi Halaqah Islam Wasathiyah dengan tajuk ‘Mari Kembalikan Madura yang Rendah Hati dan Penuh Toleran’. Acara ini diselenggarakan oleh Pengurus Cabang (PC) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Sumenep, Senin (27/06/2022) di Hotel Azmi Pajagalan, Kota, Sumenep.
“Konsep Ibnu Taimiyah tidak cocok di masa sekarang. Karena saat itu Islam mengalami keterpurukan setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Kala itu Eropa datang menjajah tanah Arab sehingga Islam tak berdaya. Pada waktu yang bersamaan, Ibnu Taimiyah mengeluarkan ajaran itu guna membangkitkan militansi politik,” urainya.
Berdasarkan hasil survey tahun 2019, lanjutnya, TNI dan Polri ikut terpapar. Karena secara teoritis, radikalisme merupakan upaya percepatan untuk mencapai tujuannya guna menumbangkan negara dan mengubah sistem politik sebuah negara.
“Kasus ini bukan hanya di Indonesia, tetapi terjadi di belahan negara lainnya. Alhamdulillah, TNI dan Polri mulai membenah diri dan menyusun UU untuk membersihkan lembaga negara dari faham tersebut. Insya Allah Agustus finalisasinya,” imbuhnya.
Tenaga Ahli Pencegahan Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) itu menjelaskan alasan gerakan radikalisme menyusupi TNI dan Polri. Karena dua lembaga negara tersebut bersenjata, bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan pertahanan negara. Ketika mereka menyusun kekuatan, mereka bergerak untuk menguasai negara.
“Aparat keamanan menangkap pemimpin Khilafatul Muslimin, masih banyak yang menyalahkanya. Padahal mereka sudah jelas anti Pancasila. Untuk mencegah gerakan tersebut, kami mengandalkan resistensi dan kecerdasan masyarakat yang dimulai dari kalangan keluarga,” ungkap alumni Pondok Pesantren Syaichona Moh Cholil Bangkalan itu.
Gus Islah menegaskan, dengan beragama seseorang akan ikhlas pada perbedaan, bukan mengarah pada kebencian. Karena agama diturunkan untuk menertibkan aturan. Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah kekuatan utama, walaupun berbeda secara tafsir. Namun, jika urusan negara, tidak ada tawar menawar atau NKRI harga mati.
“Segala perbedaan dalam beragama itu wajar. Kalaupun kita berbeda mazhab, manhaj, dan sejenisnya, itu bagian dari rahmah sehingga kita bisa berinteraksi dan saling mengenal satu sama lain tanpa melihat perbedaan dan latar belakang. Ini yang mestinya diyakini, jangan terpecah belah dan jangan dorong politik dalam agama,” pintanya.
