Kota, NU Online Sumenep
Secara empiris dan hasil riset, Madura dikenal daerah yang toleran. Namun ketika terjadi gerakan politik pada tahun 2014, politisasi agama membelah warga sampai ke etnik kelompok.
Pernyataan ini oleh Islah Bahrawi saat mengisi Halaqah Islam Wasathiyah dengan tajuk ‘Mari Kembalikan Madura yang Rendah Hati dan Penuh Toleran’. Acara ini diselenggarakan oleh Pengurus Cabang (PC) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Sumenep, Senin (27/06/2022) di Hotel Azmi Pajagalan, Kota, Sumenep.
“Madura ini dikenal homogen. Sejak masih kecil hingga sekarang, kami tidak pernah melihat anjing, kecuali miliknya orang non muslim. Ketika datang gelombang besar pada tahun 2014, 2019, hingga hari ini, perlahan warga Madura terpecah belah,” ujar Tenaga Ahli Pencegahan Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) itu.
Tak hanya itu, berbagai permusuhan itu melekat dan dendamnya abadi gara-gara politisasi agama. Dikatakan pula, permushan antara Sunni dan Syiah dimulai dengan konflik politik. Dari konflik itulah umat Islam terbelah yang pada akhirnya berkembang ushul fikih dan tafsir yang dikelola sendiri sehingga tercipta rededominasi dalam Islam. Perpecahan antar agama tidak hanya terjadi pada Islam, tetapi pada seluruh agama, seperti perpecahan antara Katolik dengan Protestan, dan sebagainya.
“Harus diakui, perpecahan di dalam agama karena konflik poltik. Madura hari ini tidak peduli Syiah, Sunni, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), wahabi, salafi, dan sejenisnya. Tetapi ketika mendukung Pasangan Calon (Paslon) A, maka ia dimusuhi. Inilah yang membuat keterbelahan, termasuk bagaimana pro-kontranya gerakan ceramah tokoh agama,” tutur pria kelahiran Bangkalan itu.
Alumni Pondok Pesantren Syaichona Moh Cholil Bangkalan ini menegaskan, jika salah satu tokoh agama ditunggangi oleh salah satu kelompok radikalis, partai politik, dan sejenisnya, secara otomatis akan menampakkan geonologinya. Yang tidak diketahui adalah memberangkat seorang tokoh ke Timur Tengah untuk kuliah, sehingga saat kembali ke tanah air, ia tidak merasa dirinya tidak dilibatkan dalam politik.
“Hadits yang dibawakan dari Imamul Hakim Al-Naisaburi di dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Shahihain, sebenarnya kontoroversi yang tujuannya menularkan pada warga bahwa khilafah harus didukung dan diwajibkan pada semua muslim. Katanya, kelompok pengusung khilafah selalu memberikan hadits dhaif sebagai alat untuk menjelaskan pada masyarakat bahwa, siapapun yang memusuhi khilafah mengkhianati ajaran Islam,” terangnya.
Tak sampai di situ, Adz-Dzahabi mengkritisi kitab tersebut, karena penulisnya menulis dalam keadaan pikun, sehingga membuat cacat kitab sebelumnya. Oleh karenanya, kitab itu diragukan sanadnya.
“Bagi orang awam yang tidak tahu Imam Hakim, bisa jadi menelan bulat-bulat tentang penegakan khilafah. Padahal faham itu tidak ada yang memakainya di seluruh dunia. Ini yang kami sesalkan hanya kepentingan pragmatisme politik yang membuat umat Islam berpetak-petak, hingga kalangan tokoh agama pun terpolarisasi. Wajar dong masyarakat melihat tokoh agama tersebut dengan stigma kepentingan politik,” sergahnya.
Alumni Universitas Nasional Jakarta itu menegaskan, sebenarnya para tokoh agama di Madura berbasis wasathiyah, namun yang merusaknya adalah kepentingan politik. Pragmatisme dan kepentingan politk melacurkan diri, yang pada akhirnya membuat umat yang dibelakangnya terpecah belah.
“Baliho tokoh agama dijaga dengan senjata, apakah mereka ingin membunuh sesama bangsa? Orang awam di bawah seolah-olah membela orientasi politik bagian dari jihad. Hal in yang harus kita pikirkan bersama,” pintanya.
Sebenarnya politik tidak jahat, lanjutnya, yang jahat adalah ketika mengatasnamakan tuhan yang seolah-olah berhak untuk menghuni Senayan. Bisa jadi menggunakan ayat-ayat yang seolah-olah Tuhan memberi sertifikat membela agama. Metode seperti ini membuat umat terpecah belah.
“Mari kita berefleksi, bagaimana wahabi salafi digerakkan menjadi episentrum gerakan awal untuk memerdekakan Saudi Arabi dari cengkeraman kekuasaan kekaisaran Utsman? Dipakailah konsep-konsep oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membuat satu gerbong perlawaan pada kekaisaran Utsmani. Dihancurkanlah situs-situs bersejarah untuk menunjukkan hegemoninya. Ini sejarah yang tidak bisa dipungkiri,” tandasnya.
