Oleh: Zainul Hasan *)
Di ujung timur Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Sumenep, sebuah langkah inovatif dan berdaya ditorehkan dalam sejarah pergerakan perempuan muda Nahdlatul Ulama (NU). Pimpinan Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Sumenep resmi mengukuhkan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Masa Khidmat 2026–2029 pada 26 Juli 2026 di Pondok Pesantren Annadwah Batuputih, Sumenep. Langkah ini bukan sekadar penambahan struktur administratif di tubuh Badan Otonom pemudi NU ini, melainkan sebuah terobosan monumental yang menjadikan PC Fatayat NU Sumenep sebagai pelopor pertama di tingkat cabang yang merintis lembaga kajian hukum Islam khas pesantren tersebut.
Selama berpuluh-puluh tahun, tradisi Bahtsul Masail di lingkungan pesantren dan struktur NU nyaris selalu identik dengan ruang maskulin. Forum-forum perdebatan kitab kuning (turats), penggalian dalil, hingga perumusan keputusan hukum kolektif (istinbath al-ahkam al-jama’i) didominasi oleh para kiai, ustaz, dan santri putra. Kaum perempuan —meski sama-sama tumbuh dalam rahim pendidikan pesantren, menghafal bait-bait Alfiyah, dan membedah Fathul Mu’in di bilik-bilik asrama putri— sering kali hanya diposisikan sebagai objek hukum yang keputusannya dirumuskan oleh laki-laki, atau sekadar penopang logistik di balik layar penyelenggaraan forum.
Inovasi yang digagas oleh PC Fatayat NU Sumenep di bawah komando Nyai Hj Dina Kamilia dan Ketua LBM Nyai Avia Shaviana Shulha ini secara tegas mendobrak sekat kultural dan epistemologis tersebut. Dengan mendirikan LBM khusus di tingkat cabang, Fatayat NU Sumenep sedang memproklamasikan sebuah pesan krusial kepada publik dan struktur jam’iyah: bahwa perempuan muda NU tidak hanya piawai mengurus pemberdayaan ekonomi mikro, kesehatan reproduksi, atau pendampingan sosial semata, tetapi juga memiliki kapasitas otoritatif untuk duduk sejajar dalam memproduksi pengetahuan keagamaan dan merespons persoalan kemasyarakatan yang kompleks.
Mengapa kehadiran LBM di tubuh Fatayat NU menjadi begitu mendesak dan strategis? Jawabannya terletak pada hubungan erat antara siapa yang menafsirkan teks dan bagaimana pengalaman hidup memengaruhi cara pandang terhadap realitas. Dalam tradisi ushul fikih, penetapan suatu hukum sangat bergantung pada gambaran utuh atas suatu persoalan (al-hukmu ‘ala al-syai’ far’un ‘an tashawwurihi). Ketika persoalan-persoalan krusial yang menyangkut tubuh, martabat, dan ruang hidup perempuan hanya dibahas dari perspektif laki-laki, sering kali muncul titik buta (blind spot) dalam memahami kedalaman luka, kerentanan sosial, dan ketimpangan relasi kuasa yang dialami perempuan.
Perempuan memiliki pengalaman biologis, psikologis, dan sosiologis yang khas. Pengalaman mengalami menstruasi, kehamilan, persalinan, menyusui, hingga kerentanan menghadapi kekerasan berbasis gender tidak bisa sepenuhnya diwakili oleh imajinasi intelektual laki-laki, setinggi apa pun penguasaan literatur klasiknya. Ketika para kader perempuan muda NU yang berlatar belakang santri terjun langsung sebagai musyawirat (peserta diskusi), perumus, dan mushahhih dalam forum Bahtsul Masail, mereka membawa “kacamata ganda”: ketajaman pisau analisis kitab kuning yang dipadukan dengan empati serta pengalaman autentik sebagai perempuan.
Hal ini terbukti secara nyata pada perhelatan perdana Bahtsul Masail LBM PC Fatayat NU Sumenep yang digelar di Pondok Pesantren Al-Muqri Prenduan Pragaan Sumenep. Mengusung tema “Berpijak pada Turats, Responsif terhadap Zaman, Berkeadilan bagi Perempuan”, forum ini langsung menyentuh jantung persoalan kemanusiaan yang sangat sensitif dan kerap terjebak dalam solusi-solusi patriarkis di tengah masyarakat: persoalan menikahkan korban pelecehan seksual dengan pelakunya, yang ditinjau dari persimpangan antara konsep hak ijbar wali dan perlindungan hak korban.
Di banyak daerah, termasuk di pedesaan Madura maupun wilayah Indonesia lainnya, praktik menikahkan korban kekerasan seksual dengan pelaku sering kali dianggap sebagai “jalan damai” untuk menutup aib keluarga. Dalil-dalil fikih klasik mengenai otoritas wali terkadang ditarik secara serampangan untuk melegitimasi pemaksaan pernikahan tersebut, tanpa mempertimbangkan trauma psikologis korban dan ancaman keberlanjutan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui forum LBM Fatayat NU Sumenep, masalah ini dibedah secara ilmiah dan kritis dengan melibatkan delegasi dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) serta perwakilan pondok pesantren se-Kabupaten Sumenep. Kehadiran perspektif perempuan dalam membedah tema ini memastikan bahwa tujuan utama syariat (maqashid al-syari’ah) —khususnya perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs), keturunan (hifzh al-nasl), dan kehormatan (hifzh al-‘irdh)— benar-benar berpihak pada keadilan bagi korban, bukan sekadar melanggengkan kompromi sosial yang merugikan perempuan.
Keunggulan lain dari inovasi PC Fatayat NU Sumenep terletak pada bagaimana LBM tidak berdiri di menara gading yang terpisah dari realitas akar rumput. Jika kita menilik ekosistem gerakan Fatayat NU di Sumenep, pembentukan LBM ini merupakan kepingan puzzle yang menyempurnakan kerja-kerja advokasi dan pemberdayaan yang telah berjalan sebelumnya.
Sebelumnya, PC Fatayat NU Sumenep melalui Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) telah meluncurkan Malate Center, sebuah pusat layanan pengaduan, konseling, dan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, mereka juga menggerakkan program pendidikan nonformal berbasis zona bertajuk Madrasah Perempuan (MaPan) untuk mengasah literasi dan kapasitas kader di tingkat kecamatan.
Bayangkan sinergi luar biasa yang tercipta dari ekosistem ini. Di lapangan, LKP3A dan Malate Center berhadapan langsung dengan kasus-kasus riil kekerasan rumah tangga, perkawinan anak, penelantaran ekonomi, hingga pelecehan seksual. Masalah-masalah nyata yang ditemukan dari ruang konseling tersebut sering kali membentur tembok kultural berupa pembenaran-pembenaran berbasis pemahaman agama yang keliru di tengah masyarakat. Di titik inilah LBM Fatayat NU mengambil peran strategisnya. Persoalan-persoalan riil yang dihimpun oleh LKP3A, Forum Daiyah Fatayat (Fordaf), Ikatan Hafizhah Fatayat (IHF), hingga kader PAC dan PR di tingkat kecamatan dan desa dapat diangkat menjadi as’ilah (pertanyaan hukum) untuk dibahas secara mendalam di meja Bahtsul Masail.
Sebaliknya, rumusan keputusan hukum yang dihasilkan oleh LBM tidak berhenti menjadi tumpukan dokumen arsip. Hasil keputusan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat dan pemangku kebijakan, sekaligus menjadi amunisi teologis bagi para daiyah yang tergabung dalam Fordaf untuk berdakwah dari panggung ke panggung pengajian kampung. Dengan pola kerja seperti ini, LBM Fatayat NU Sumenep berhasil menjembatani jurang antara teks kitab kuning yang klasik dengan konteks problematika sosial kontemporer. Khidmah bil ‘ilmi (pengabdian melalui ilmu pengetahuan) yang dicanangkan oleh ketua LBM bukan lagi sekadar slogan seremonial, melainkan praksis pembebasan yang membumi.
Munculnya terobosan bersejarah ini dari Kabupaten Sumenep tentu bukanlah sebuah kebetulan geografis semata. Sumenep memiliki akar sejarah peradaban Islam dan tradisi intelektual pesantren yang sangat kuat di kawasan Tapal Kuda dan Pulau Madura. Kabupaten ini merupakan rumah bagi ratusan pondok pesantren besar maupun kecil —mulai dari wilayah daratan hingga gugusan kepulauan— yang selama berabad-abad menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya para ulama dan cendekiawan Muslim.
Dalam catatan sejarah organisasi, PCNU Sumenep sendiri dikenal memiliki tradisi Bahtsul Masail dan konsolidasi perkumpulan yang telah berjalan secara rutin dan bergiliran di setiap Majelis Wakil Cabang (MWC) sejak tahun 1987. Artinya, atmosfer perdebatan ilmiah berbasis literatur klasik sudah menjadi napas keseharian masyarakat santri di kabupaten paling timur Madura ini.
Ribuan santri putri yang menempuh pendidikan di pesantren-pesantren Sumenep sesungguhnya memiliki bekal penguasaan gramatika bahasa Arab (nahwu-sharaf), ushul fikih, dan khazanah kitab kuning yang relatif mumpuni. Namun, potensi intelektual santri putri tersebut kerap mengalami “stagnasi ruang” setelah mereka lulus dari pesantren dan kembali ke tengah masyarakat. Ketika memasuki fase berumah tangga dan berkhidmat di organisasi kemasyarakatan, kesempatan untuk terus mengasah nalar bahtsul masail sangat terbatas dibandingkan dengan rekan-rekan santri putra yang memiliki banyak wadah forum kajian di tingkat PR, MWC, hingga PC.
Di sinilah PC Fatayat NU Sumenep membaca peluang sekaligus menjawab kegelisahan laten para kader perempuan berlatar belakang pesantren. Alih-alih membiarkan potensi keilmuan para nyai muda dan alumni pesantren putri meredup ditelan rutinitas domestik, Fatayat NU Sumenep menyediakan “arena tanding” intelektual yang terhormat. Forum LBM menjadi ruang aktualisasi bagi para perempuan santri untuk kembali membuka lembaran-lembaran kitab Al-Majmu’, I’anatut Thalibin, Bughyatul Mustarsyidin, hingga kitab-kitab fikih kontemporer guna menjawab tantangan zaman.
Lebih jauh lagi, inisiatif PC Fatayat NU Sumenep ini memiliki relevansi yang sangat luas dalam lanskap dinamika keislaman di Indonesia hari ini. Di era banjir informasi digital, otoritas keagamaan mengalami fragmentasi yang luar biasa. Media sosial dipenuhi oleh penceramah-penceramah instan yang sering kali menafsirkan ajaran agama secara tekstual, kaku, bahkan misoginis tanpa metodologi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Narasi-narasi yang merendahkan martabat perempuan, menyalahkan korban kekerasan seksual, hingga membatasi peran publik perempuan kerap dibungkus dengan dalil-dalil agama yang dipotong dari konteksnya.
Dalam situasi seperti itu, suara-suara ulama perempuan yang otoritatif dan berakar kuat pada tradisi keilmuan Islam klasik menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Gerakan ulama perempuan di tingkat nasional, seperti yang selama ini disuarakan melalui Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), telah membuka jalan bagi pengakuan terhadap kapasitas keulamaan perempuan. Namun, gagasan besar tentang otoritas keulamaan perempuan hanya akan mengakar kuat jika ditopang oleh kelembagaan yang hidup di tingkat lokal, hingga ke level kabupaten dan kecamatan.
Apa yang dirintis oleh PC Fatayat NU Sumenep adalah bentuk konkret dari pelembagaan tradisi keulamaan perempuan di tingkat akar rumput. Melalui LBM, Fatayat NU Sumenep tidak sedang menciptakan tradisi baru atau menabrak pakem metodologi istinbath hukum yang berlaku di NU. Sebaliknya, mereka bekerja di dalam koridor metodologi Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah yang mapan —menggunakan rujukan kutub al-mu’tabarah (kitab-kitab standar pesantren)— namun menghadirkan sensitivitas gender dan keadilan sosial sebagai roh dalam pembacaan teks.
Pendekatan ini memiliki daya terima yang jauh lebih tinggi di tengah masyarakat tradisional dibandingkan dengan pendekatan advokasi yang semata-mata menggunakan jargon hak asasi manusia sekuler. Ketika masyarakat melihat bahwa para kader perempuan Fatayat mampu berargumen dengan merujuk langsung pada pendapat Imam Syafi’i, Imam Nawawi, atau Imam Ghazali dengan fasih dan argumentatif, resistensi kultural terhadap gagasan kesetaraan dan perlindungan perempuan perlahan akan mencair. Masyarakat akan menyadari bahwa membela hak-hak korban kekerasan, mencegah perkawinan anak, dan memuliakan perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri.
Tentu saja, sebagai pionir atau perintis pertama di tingkat cabang se-Indonesia, LBM PC Fatayat NU Sumenep akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan di masa mendatang. Merintis selalu membutuhkan energi ekstra dibandingkan sekadar meneruskan tradisi yang sudah mapan.
Tantangan pertama adalah soal regenerasi dan pemerataan kapasitas kader di 24 kecamatan yang ada di Sumenep, terutama mengingat kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang unik karena terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan yang tersebar luas. Memastikan agar kader-kader perempuan di wilayah kepulauan juga memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam forum-forum Bahtsul Masail membutuhkan strategi konsolidasi yang kreatif, baik melalui pertemuan zonasi maupun pemanfaatan teknologi digital.
Tantangan kedua adalah menjaga kualitas tradisi literasi dan metodologi kajian agar forum LBM Fatayat tidak terjebak menjadi sekadar diskusi opini bebas tanpa pijakan referensi yang kuat, atau sebaliknya, terjebak pada tekstualisme kaku yang kehilangan kepekaan terhadap realitas korban. Sinergi dan bimbingan dari para mushahhih, Syuriyah PCNU, serta LBM PCNU Sumenep —sebagaimana yang terlihat pada pelaksanaan perdana di Prenduan— menjadi kunci penting untuk menjaga mutu akademik sekaligus merawat harmoni kelembagaan di dalam tubuh NU.
Tantangan ketiga adalah bagaimana memastikan hasil-hasil keputusan LBM Fatayat NU Sumenep memiliki daya dorong terhadap kebijakan publik di tingkat daerah. Persoalan-persoalan kemasyarakatan seperti tingginya angka perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, stunting, hingga persoalan ekologis di pesisir dan kepulauan memerlukan intervensi regulasi dari pemerintah daerah. Jika rumusan fikih sosial yang dihasilkan oleh LBM Fatayat mampu diterjemahkan menjadi naskah akademik atau rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep dan DPRD, maka kontribusi lembaga ini akan melampaui batas-batas internal organisasi keagamaan.
Pada akhirnya, langkah berani yang diambil oleh PC Fatayat NU Sumenep merupakan sebuah oase intelektual yang patut diapresiasi dan direplikasi secara luas. Inovasi ini membuktikan bahwa pembaruan pemikiran Islam tidak selalu harus dimulai dari seminar-seminar mewah di hotel berbintang kota metropolitan. Ia justru bisa lahir dari ruang-ruang pesantren di ujung timur Pulau Madura, digerakkan oleh tangan-tangan perempuan muda yang tekun membaca kitab kuning sambil menggendong masa depan peradaban.
Sudah saatnya Pimpinan Pusat Fatayat NU serta Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Fatayat NU di berbagai daerah di Indonesia menengok ke Sumenep. Apa yang dirintis di Bumi Sumekar ini adalah cetak biru (blueprint) penting tentang bagaimana perempuan muda NU mengambil kembali hak intelektualnya. Sebab, peradaban yang adil dan maslahat hanya dapat terwujud apabila laki-laki dan perempuan berdiri sejajar, tidak hanya dalam menanggung beban kehidupan sosial, tetapi juga dalam merumuskan arah pemahaman agama yang mencerahkan dan memerdekakan.
*) Zainul Hasan, Instruktur PD-PKPNU dan Sekretaris PCNU Sumenep Masa Khidmat 2020-2025

