Oleh : Muktirrahman*)
Senin, 17 Agustus 2026. Untuk pertama kalinya saya memperingati HUT RI di luar negeri. Bukan di lapangan kampus, bukan di alun-alun kota, tapi di Mekkah, di Sekolah Indonesia Mekkah (SIM). HUT ke 81 ini terasa spesial, bukan cuma karena angkanya ganjil untuk dirayakan jauh dari rumah, tapi karena upacaranya diselenggarakan bersama-sama masyarakat diaspora Indonesia dari penjuru Mekkah.
Saya ke sana bersama Rosidi Bahri dan Abd Aziz, mendampingi 22 mahasiswa Universitas Annuqayah yang sedang menjalani KKN Internasional, program yang tahun ini memasuki tahun kedua, setelah tahun pertama digagas dan didampingi Dr. Paisun dan Dr. Ach. Khotib. Soal bagaimana kami bisa sampai menggelar KKN di Arab Saudi, itu cerita panjang yang layak punya tulisan sendiri. Yang ingin saya bagikan sekarang justru hal lain, sesuatu yang lebih menggelitik pikiran saya sepanjang upacara berlangsung.
Saya sudah puluhan kali ikut upacara HUT RI. Tapi yang ini berbeda. Bukan rangkaian acaranya, susunannya sama persis dengan upacara di kampus UA, Sumenep. Yang berbeda adalah suasananya.
Saat bendera merah putih dikerek naik, ada rasa sakral yang tiba tiba menyergap. Saya membayangkan perjuangan berdarah-darah para pendahulu, dan nasionalisme saya naik beberapa oktaf. Indonesia merdeka dari penjajahan asing, lalu, entah kenapa, pikiran saya melompat ke kalimat yang pernah diucapkan seseorang, bahwa kemerdekaan yang akhirnya hanya dinikmati segelintir orang.
Pengibaran bendera diiringi lagu yang liriknya baru benar benar saya rasakan hari itu. Cak Nun pernah bilang, lagu ini paling pas dinyanyikan orang Indonesia yang sedang berada jauh dari tanah airnya. Dan betul saja, sampai pada baris “di sanalah… aku berdiri…”, dada saya ikut sesak.
Tapi puncak kegusaran saya justru datang saat pembacaan teks Pancasila.
Sila pertama masih terasa normal saja. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah sila yang menurut saya paling sering kehilangan konteksnya di Indonesia, terutama soal keadilan antara rakyat sipil dengan penguasa atau pengusaha. Kasus pencurian sandal atau sebutir kakao oleh rakyat kecil bisa diproses secepat kilat sampai ke meja hijau, sementara kasus korupsi triliunan rupiah kerap mandek bertahun tahun di tahap “penyelidikan”.
Pengusaha besar bisa mendapat keringanan pajak dan restrukturisasi utang, sementara petani yang telat mencicil motor langsung didatangi debt collector. Lahan rakyat digusur atas nama proyek strategis nasional, tapi lahan yang sama bisa berubah status jadi kawasan industri korporasi tanpa proses berbelit yang sama.
Sila ketiga, persatuan Indonesia, justru menemukan penggambarannya yang paling nyata. Setiap desa di seluruh Indonesia bersatu membangun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), disamaratakan dengan program Makan Bergizi Gratis. Betul betul persatuan yang disulam dari pucuk pemerintahan paling atas sampai akar rumput paling bawah.
Lalu sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalimat ini seindah sila-sila yang lain, bedanya, musyawarah yang dimaksud sering kali sudah selesai sebelum rakyat sempat diundang. Rancangan undang undang bisa disahkan dalam hitungan hari, sementara aspirasi rakyat butuh bertahun tahun hanya untuk didengar, itu pun kalau sudah turun ke jalan. DPR memang wakil rakyat, tapi kadang lebih sering mewakili siapa yang mengutus mereka ke kursi itu ketimbang siapa yang memilihnya.
Begitulah kira kira keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
17 Agustus, Indonesia merdeka. Merdeka dari status kemiskinan, kalau mau percaya laporan yang disampaikan ke presiden. BPS mencatat tingkat kemiskinan turun ke 8,25 persen pada September 2025, dengan 490 ribu orang “lepas” dari kemiskinan dibanding Maret tahun yang sama.
Kemiskinan ekstrem pun disebut turun tajam, dari 1,26 persen jadi 0,78 persen. Angka angka ini terdengar menggembirakan, sampai kita ingat, laporan Bank Dunia soal kemiskinan di Indonesia menampilkan gambaran yang agak berbeda. Jadi tinggal pilih, mau percaya laporan yang mana. Eh, kalian dengan pendapatan 1 juta masuk DESIL berapa?
Lapangan pekerjaan pun katanya terbuka lebar. Bahkan mengupas bawang saja jadi profesi idaman, gajinya konon tinggi. Ini bukan sekadar sindiran kosong. Pekan ini, dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, presiden menyebut upah pengupas bawang sebesar Rp700 ribu per kilogram, sampai publik ramai ramai berburu lowongan itu dan Istana harus turun tangan mengonfirmasi ulang datanya. Belakangan baru terungkap, sosok yang dimaksud sebenarnya seorang penjahit kain majun berupah Rp700 per kilogram, bukan Rp700 ribu, yang di sela sela menjahit juga mencuci alat makan program gizi gratis, demi menyekolahkan tiga anaknya. Selisihnya cuma tiga digit angka nol, tapi cukup untuk jadi bahan sindiran nasional berhari hari.
Perekonomian bergerak cepat, katanya, dengan hadirnya koperasi desa di pelosok pelosok, di atas tebing, di pinggir sungai, di mana saja negara ingin menunjukkan kehadirannya.
Pendidikan pun makin mudah diakses, dengan berdirinya Sekolah Rakyat di tengah sekolah negeri, swasta, dan pesantren yang sudah lebih dulu ada. Indikatornya sederhana, makin banyak lembaga pendidikan, makin besar bukti pemerintah peduli, entah siswanya datang dari mana. Tapi soal prestasi, Sekolah Rakyat ini memang tidak main main. Seratus siswanya tampil membawakan lagu “Hari Merdeka” bersama Paduan Suara Nasional Gita Bahana Nusantara di Istana Merdeka, hari ini juga. Tujuh di antaranya siswa berprestasi nasional, ada medali emas Olimpiade Matematika, medali emas Biologi, medali perak karya tulis ilmiah, dan medali emas silat. Programnya sendiri melesat dari 166 menjadi 182 sekolah dalam satu tahun ajaran, dengan jumlah siswa diproyeksikan naik dari sekitar 14 ribu jadi lebih dari 28 ribu.
Mana ada sekolah swasta yang seberprestasi itu.
Tapi apa pun yang terjadi, di tengah data yang saling bersilangan, pidato yang perlu diklarifikasi ulang, dan sila sila yang belum sepenuhnya menemukan wujudnya, puluhan siswa SD SIM tetap menyanyikannya dengan lantang siang itu, di Mekkah, jauh dari rumah.
Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia, mempertahankan In do ne si a, kita tetap setia, tetap sedia, membela negara kita.
Mekkah, 17 Agustus 2026
*) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Annuqayah, Pengurus Lakpesdam PCNU Sumenep. Saat ini sedang bertugas sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Internasional Arab Saudi+Umroh di Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ)
