Image Slider

Kedewasaan Jam’iyah Nahdlatul Ulama di Tanah Sidogiri

Oleh: Dr. Ahmad Hosaini, M.Pd.*

Saya teringat saat penelitian di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur 2015 ada bahasa yang muncul dari salah satu pengurus yang kira-kira begini “Kami di Sidogiri ingin menjadi anak dewasa dalam pemerintahan, jadi kalau ada bantuan apapun dari pemerintah silahkan berikan pada pesantren yang membutuhkan”.

Bahasa ini membuat saya tercengang, kagum sekaligus penasaran, kenapa pesantren yang kurikulumnya salaf tapi sudah tidak bergantung lagi dengan pemerintah?.

Padahal umumnya salaf itu berkonotasi negatif, tradisional keterbelakangan, kaku, tidak maju dan lain-lain, tapi tidak dengan Sidogiri. Di saat pesantren dan lembaga pendidikan yang lain masih berharap bantuan pemerintah, tapi Sidogiri mampu berdiri tegak kokoh dengan pengelolaannya yang makin modern.

Lembaga pendidikan lain minimal masih menerima Bantuan Operasional Sekolah, kalau Sidogiri tidak. Benar-benar potret pesantren yang mandiri yang perlu dicontoh oleh yang lain terutama dalam hal ini saya mengkhususkan pada NU.

Kedewasaan Sidogiri dalam sektor pendidikan diperkuat oleh sistem perekonomian yang ada di sana. Pesantren Sidogiri menjadi dewasa karena kemandirian ekonominya.

NU juga harus menjadi jam’iyah yang dewasa dalam pemerintahan dengan kemandirian ekonominya. NU dan Sidogiri tak mungkin dapat dipisahkan. Ada keterkaitan walaupun tidak harus dikait-kaitkan. Minimal ini menurutku tidak tahu menurut anda. Insyaallah kita ulas di bawah ini.

Tanah Sidogiri di Lambang NU
Konon ceritanya lambang Nahdlatul Ulama (NU) yang dibuat oleh KH. Ridwan Abdullah atas perintah KH. Wahab Hasbullah menjelang Muktamar Ke-2 NU di Surabaya pada Oktober 1927 adalah terbuat dari bahan tanah liat atau lempung, yang kemudian dibentuk dan dikeringkan.

Bahkan dalam buku “Jejak Langkah 9 Masyayikh Sidogiri (2)” disebutkan bahwa tanah liat itu sebagian diambilkan dari tanah Sidogiri oleh KH. Nawawie bin Noerhasan keturunan Sayyid Sulaiman yang menjadi salah satu pendiri NU. Ada yang mengatakan NU menjadi besar seperti sekarang karena barakah tanah tersebut.

Dalam sejarahnya memang NU tidak dapat dipisahkan dari tanah Sidogiri. Kiai Sidogiri juga ikut membidani lahirnya NU.

Termasuk ikut berkontribusi dalam mentashhih lambang NU sebelum disahkan dalam Muktamar ke-2 tersebut. Sebut saja misalkan KH. Nawawie bin Noerhasan yang jabatannya sebagai Mustasyar yang pertama di NU.

Saat KH. Ridwan Abdullah petugas pembuat lambang NU menyampaikan hasil istikharahnya pada KH. Hasyim Asy’ari, maka Kiai Hasyim meminta ia datang menemui KH. Nawawie di Sidogiri Pasuruan untuk konsultasi lambang.

Saat sampai di Sidogiri, Kiai Nawawie menjawab “Saya setuju dengan gambar bumi dan bintang. Namun masih perlu ditambah tali untuk mengikatnya dan juga ditambah dengan tulisan ayat ” وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ” dan ikatannya dibuat agak longgar.

Setelah lambang NU disahkan, maka Kiai Nawawie berkata di hadapan para kiai “Selagi (filosofi) tali yang mengikat bumi itu masih kuat, maka sampai kiamat NU tidak akan habis dan selalu ada”. Silahkan baca buku ” Jejak Langkah 9 Masyayikh Sidogiri (1) hal. 36″.

Jadi, tidak berlebihan kiranya kalau NU tidak bisa dipisahkan dari tanah Sidogiri. Tanah Sidogiri memang dikenal dengan tanah barakah. Maka, NU harus mendapatkan dan mengambil barakahnya.

Apalagi melihat perkembangan Sidogiri hari ini yang cukup pesat dengan kemandirian pesantrennya yang membanggakan. NU sepertinya harus datang lagi ke tanah Sidogiri belajar tentang kemandirian jam’iyah dalam segala bidang.

Saya perhatikan NU hampir mirip walaupun tidak sama dengan Sidogiri. Kemiripannya bisa dilihat dari segi kurikulumnya. Kurikulum tidak boleh hanya dimaknai sebatas mata pelajaran di lingkungan pendidikan, tapi lebih dari itu adalah sesuatu yang melekat dalam organisasi tersebut yang menjadi roh perjalanan organisasi.

Kalau saya mengartikannya lebih luas tentang kurikulum, maka kurikulum itu adalah segala aktivitas yang dilakukan baik di dalam kelas atau organisasi maupun di luar kelas. Nah, itu kurikulum.

Kemiripan itu wajar karena NU lahir dari ulama-ulama pesantren termasuk Sidogiri. Suka tidak suka Pesantren Sidogiri salah satunya yang dapat mempengaruhi kurikulum jam’iyah NU. Mulai dari bagaimana optimalisasi akhlak dalam fikrah dan harakah, low profile, kesukaan dalam menggunakan sarung dan baju putih terutama dalam acara-acara formal dan lain-lain.

Kemandirian NU dalam Cermin Sidogiri
Pesantren Sidogiri termasuk pesantren yang mandiri dalam segala bidang, sehingga tidak membutuhkan bantuan apapun dari pemerintah.

Ini yang mungkin juga perlu dicontoh oleh NU. Mulai dari bagaimana membangun kemandirian jam’iyah dan juga jama’ahnya. Tidak lagi terikat dengan pemerintah dalam segala dimensi maknanya.

Seperti contoh misalnya dalam sektor pendidikan, Sidogiri mempunyai kurikulum sendiri yang tidak ada campur pautnya dengan pemerintah. Kurikulum dikelola sendiri, direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan, dan evaluasi sendiri.

Pemerintah memberikan mu’adalah (penyetaraan) pada MMU Aliyah, tapi tidak boleh mengusik kurikulum yang ada di dalamnya. Tidak boleh mengubah sistem pendidikan, materi, kurikulum, serta metode evaluasi. Artinya mu’adalah yang diberikan tanpa syarat apapun.

Hal ini tentunya perlu ditiru oleh lembaga pendidikan yang berada di naungan NU atau LP Ma’arif NU. Kemandirian pendidikan di Sidogiri bukan hanya pada kurikulumnya, tapi juga tidak menerima bantuan dari pemerintah. Potret kemandirian ini harus menjadi cerminan pesantren lain terutama di NU.

Setelah diperhatikan ternyata di Sidogiri ditopang dengan kemandirian ekonomi yang ada di dalamnya. Ada unit usaha pesantren yang dikelola dengan baik. Bahkan bukan hanya ada di dalam pondok, tapi sudah menjamur di seluruh Indonesia seperti Toko Basmalah misalkan.

Perputaran keuangan santri juga bergulir di pesantren. Santri tidak diperbolehkan belanja di luar pesantren, sehingga kita bisa menyebutnya dengan demokrasi ekonomi pesantren yaitu dari santri, oleh santri dan untuk santri dan pesantren.

NU juga perlu membangun kemandirian tersebut. Membangun kemandirian Jam’iyah NU dapat dilalui dengan membangun kekuatan ekonominya. NU saatnya melek ekonomi agar mampu berdikari, berdiri dengan kaki sendiri, kokoh dan tangguh dalam menghadapi bujuk rayu pemerintah dan pengusaha. Tidak lagi was-was dalam menentukan gerak langkahnya ke depan.

NU dalam cerminan Sidogiri tidak boleh lengah sedikit pun dalam menapaki perjalanan di abad ke-2 ini. NU harus dewasa seperti dewasanya pesantren Sidogiri. Kedewasaan NU dapat mewujudkan kemandirian bangsa. Wallahu A’lam.

*) Penulis adalah santri alumni PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo.

ADVERTISIMENT

sosial mediaFollow!

16,985FansSuka
5,481PengikutMengikuti
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Rekomendasi

TerkaitBaca Juga!

TrendingViral!

TerbaruBaca Juga