Oleh: Ahmad Hosaini *)
Nahdlatul Ulama bukan hanya sekadar Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah (organisasi sosial keagamaan) terbesar di Indonesia. Namun, NU adalah mata rantai perjuangan para ulama yang terhubung dari pesantren-pesantren seluruh Indonesia untuk mempersatukan dan mempertahankan kedaulatan bangsa ini, memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjunjung tinggi peradaban Islam.
Di tengah dinamika menuju Muktamar NU, penting bagi seluruh warga Nahdliyin untuk kembali menengok warisan spiritual dan ideologis para muassis yang selama ini menjadi fondasi kokoh perjalanan jam’iyah dan jama’ah.
Warisan itu dapat disebut sebagai Tripusaka NU, yakni tiga tokoh sentral yang menjadi poros lahirnya NU sekaligus tiga pusaka spiritual yang diwariskan untuk menjaga agama, bangsa, dan negara.
Tripusaka NU terdiri atas Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan sebagai mandator berdirinya NU, Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari Jombang sebagai mandataris berdirinya NU, dan KHR. As’ad Syamsul Arifin Sukorejo Situbondo sebagai mediator yang mengantarkan amanat dari Kiai Kholil pada Kiai Hasyim sekaligus menghubungkan amanat tersebut dari generasi ke generasi berikutnya.
Melalui tiga figur inilah lahir sebuah jam’iyah yang tidak hanya menjaga tradisi keislaman Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi juga menjadi benteng utama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan penyebutan tripusaka NU, tidak berarti menafikan peran para muassis NU lain yang juga punya peluh dan keringat yang sama bahkan lebih, tapi lebih pada mengungkap sejarah ketiga tokoh tersebut dalam membidani lahirnya Jam’iyah Nahdhatul Ulama yang tidak boleh diabaikan karena akan menjadi ruh dan jiwa serta semangat NU kedepan.
Sejarah mencatat bahwa berdirinya NU bukan hasil kalkulasi politik praktis, bukan ambisi pribadi untuk terkenal dan menguasai negara ini, melainkan buah dari kegelisahan para ulama terhadap nasib agama dan bangsa kedepan.
Oleh karena itu, sejak awal NU didirikan dengan ruh pengabdian dan jiwa ketulusan khidmat, bukan ambisi kekuasaan. Para muassis tidak pernah meminta jabatan, tidak pula membangun pengaruh demi kepentingan pribadi. Mereka menerima amanah karena merasa bertanggung jawab terhadap umat.
Semangat inilah yang seharusnya menjadi ruh dalam setiap Muktamar NU termasuk Muktamar ke-35 ini. Pemimpin NU tidak dipilih karena kekuatan modal, popularitas, atau kemampuan menggalang dukungan transaksional.
Pemimpin NU harus lahir dari integritas, kapasitas, dan kualitas keilmuan yang mumpuni. Mereka dipilih karena memang layak memimpin, bukan karena pandai meminta untuk dipilih.
Dalam tradisi ulama, jabatan adalah amanah yang berat yang harus ditunaikan demi kemaslahatan dan dipertanggungjawabkan nanti di hadirat Allah SWT.
Oleh karena itu, yang layak menjadi Ketua Umum PBNU maupun Rais Aam bukan mereka yang paling berambisi, melainkan mereka yang paling siap memikul tanggung jawab besar menjaga marwah organisasi dan kemaslahatan umat ini.
Pusaka Pertama: Cahaya Peredam Kebencian
Pusaka pertama yang diberikan Syaikhona Kholil kepada para ulama Nusantara yang gelisah melihat gencarnya gerakan untuk menggembosi ajaran ASWAJA dan mereduksi tradisi dan nilai-nilai pesantren.
Saat kegelisahan ulama memuncak, maka berkumpullah mereka di kediaman Kiai Muntaha Bangkalan untuk sekedar mengadukan dan mendapatkan petuah Syaikhona Kholil.
Tanpa mengadukan dan menyampaikan langsung kegelisahan tersebut, dengan ilmu mukasyafahnya Kiai Kholil menjawab melalui sang menantu Kiai Muntaha dengan ayat:
يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ
Artinya: “Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya walau orang-orang kafir membencinya.”
Mendengar ijazah tersebut menjadi puaslah para ulama dan pulang dengan rasa bangga dan aman. Ayat ini mengandung pesan mendalam bahwa kebencian mereka pada ajaran ASWAJA dan nilai-nilai pesantren akan sirna karena cahaya Allah tidak akan pernah padam. Selain itu, makna ke dalamnya adalah perjuangan tidak boleh dibangun di atas kebencian.
Sejarah NU menunjukkan bahwa para ulama menghadapi fitnah, tekanan, dan berbagai upaya pelemahan dengan kesabaran serta kebijaksanaan, mereka tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan ilmu, dakwah, dan keteladanan.
Di era digital saat ini, pusaka pertama menjadi semakin relevan. Muktamar NU tidak boleh dikotori dengan ujaran kebencian, fitnah, hoaks, maupun kampanye saling menjatuhkan. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, tetapi persaudaraan jam’iyyah harus tetap menjadi prioritas utama.
Pusaka Kedua: Tongkat untuk Membasmi Kedzaliman
Pusaka kedua adalah ayat tentang tongkat Nabi Musa yang diberikan Kiai Kholil pada Kiai Hasyim melalui perantara muridnya yaitu Kiai As’ad:
قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ
Artinya: “Berkata Musa: ‘Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya’ Allah berfirman: ‘Lemparkanlah ia, hai Musa!’ Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman: ‘Peganglah ia dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula’.” (QS. TaHa: 18-21).
Tongkat Nabi Musa bukan sekadar alat bantu, tetapi simbol keberanian melawan kezaliman. Ketika berhadapan dengan Fir’aun, tongkat itu menjadi instrumen yang menghancurkan kesombongan dan kekuasaan Firaun bersama bala tentaranya.
Dalam konteks NU, pusaka kedua mengajarkan bahwa ulama harus selalu berpihak kepada keadilan. Sejak masa penjajahan, para kiai NU berdiri di garis depan melawan kolonialisme. Menjadi komandan pemberani dalam mengusir penjajah dan tidak sedikit mereka gugur syahid di Medan pertempuran.
Kemudian Resolusi Jihad yang digelorakan Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari menjadi bukti nyata bagaimana NU menggerakkan umat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan dalam membela tanah air tidak didapat dengan gratis, tapi dengan darah dan nyawa para ulama juga termasuk di dalamnya.
Oleh karena itu, NU harus tetap menjadi kekuatan moral yang mengingatkan penguasa ketika menyimpang dari membela hak-hak rakyat yang terabaikan. Politik kebangsaan yang dijalankan NU adalah politik nilai, bukan politik transaksional. Politik kebangsaan bertujuan menjaga keutuhan negara, mengisi nilai-nilai kemerdekaan dengan semangat keadaban dan peradaban, sedangkan politik praktis pragmatis sering kali hanya mengejar kepentingan sesaat.
Pusaka Ketiga: Ya Jabbar, Ya Qahhar
Pusaka ketiga adalah wirid dan tasbih:
يَا جَبَّارُ يَا قَهَّارُ
Artinya: “Wahai Dzat Yang Maha Perkasa dan Maha Mengalahkan.”
Dua Asmaul Husna ini mengandung makna keagungan dan kekuasaan Allah yang mampu menundukkan segala bentuk kesombongan manusia.
Para ulama NU memahami bahwa kemenangan sejati tidak hanya ditentukan oleh strategi dan kekuatan lahiriah, tetapi juga oleh kekuatan spiritual.
Oleh karena itu, perjuangan NU selalu diawali dengan doa, wirid, dan munajat kepada Allah SWT, bahkan juga dengan puasa dan bertapa.
Tasbih ini menjadi simbol bahwa NU tidak boleh kehilangan dimensi ruhani. Organisasi boleh berkembang, aset boleh bertambah, jaringan boleh meluas, tetapi ruh spiritual harus tetap menjadi fondasi utama. Ketika dimensi spiritual hilang, maka organisasi akan mudah terjebak dalam konflik kepentingan dan perebutan kekuasaan.
Urgensi Muktamar yang Beradab
Menjelang Muktamar ke-35, seluruh warga Nahdliyin baik jam’iyah maupun jama’ah perlu meneladani semangat para muassis. Jangan sampai forum tertinggi organisasi ini dicederai oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai keulamaan yang justru nanti akan merusak harkat dan martabat jam’iyah.
Muktamar harus menjadi ruang musyawarah yang bermartabat, bukan arena transaksi politik. Jabatan tidak boleh dibeli dengan uang, pengaruh tidak boleh dibangun dengan intimidasi, dan dukungan tidak boleh diperoleh dengan cara-cara yang merusak persaudaraan.
Muktamar NU jangan ditarik pada kepentingan kelompok atau partai tertentu dan harus steril dari kekuatan politik praktis. Muktamar NU demi kepentingan umat dan bangsa ini kedepan.
Maka, yang terpilih nantinya harus memiliki himmah yang sama dengan para pendiri NU; berpikir untuk umat, berjuang untuk bangsa, dan berkhidmah untuk agama.
Mereka tidak menjadi pengurus NU untuk kebesaran dirinya, tetapi mengabdikan dirinya untuk kebesaran NU.
Hal ini sesuai dengan bahasa Kiai As’ad bahwa NU harus dijadikan istri yang siap dinafkahi bukan dijadikan istri yang mencari keuntungan di NU.
Dengan demikian, dalam sebuah kesempatan, KH. M. Hasyim Asy’ari tatkala menerima mandat dengan simbol tongkat dan tasbih yang berbalut ijazah di dalamnya, mengatakan bahwa siapa pun yang berani merusak NU, maka ia akan hancur.
Ungkapan tersebut bukan sekedar ancaman, melainkan juga peringatan bahwa NU dibangun dengan keikhlasan, pengorbanan, dan perjuangan panjang para ulama dan kekasih-kekasih Allah. Mereka keramat yang punya sentuhan magis yang kuat.
Oleh karena itu, para pemain politik dan para politisi yang berada di sekitar NU harus berhati-hati dan waspada.
Jangan sampai NU ditarik ke sana kemari demi kepentingan golongan tertentu. NU harus tetap menjadi rumah besar umat Islam Indonesia yang berdiri tegak di atas nilai Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga persatuan bangsa, dan mengawal NKRI.
Tripusaka NU telah membuktikan kontribusi luar biasa dalam mengusir penjajah, mempertahankan kemerdekaan, dan menjaga keutuhan bangsa.
Tugas generasi hari ini adalah menjaga warisan tersebut agar tetap hidup dalam setiap langkah organisasi.
Jika Tripusaka NU tetap menjadi pedoman, maka NU akan terus menjadi benteng kokoh NKRI. Dan selama ruh para muassis tetap hidup dalam hati warga Nahdliyin, NU akan selalu menjadi cahaya yang menerangi perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih beradab, bermartabat, dan penuh keberkahan. Wallahu A’lam.
*) Ahmad Hosaini, Wakil Sekretaris PCNU Sumenep dan Alumni PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo.
