Oleh : Zubairi El-Karim*
Proses politik Pilpres 2024 masih panjang, tapi para politisi sudah unjuk baliho besar-besar di pelosok tanah air. Mereka “menumpang” tenar ditengah pandemi guna memperoleh popularitas dan elektabilitas.
Baliho dan billboard yang bertebaran isi pesannya beda-beda. Puan Maharani PDIP menuliskan “Kepak Sayap Kebhinnekaan”. Airlangga Hartarto Golkar “Kerja Untuk Indonesia”. Muhaimin Iskandar PKB “Padamu Negeri Kami Berbakti”, Agus Harimurti Yudhoyono Demokrat “Siap. Sekarang dan Untuk Masa Depan”. Dan entah politisi yang lain lagi. Dengan baliho itu mereka tentu berharap tren percakapan jagad publik baik positif maupun negatif meningkat, sehingga popularitas makin terpandang, dan tingkat keterpilihan makin nyata.
Meski bahasanya beda tapi behind design-nya sesungguhnya sama, untuk mendongkrak popularitas nama di mata publik. Padahal ujungnya masih panjang, ini baru pengenalan, setelah itu meraih legitimasi, nominasi, menjadi calon, baru dipilih menang atau kalah tersungkur.
Namanya juga partai politik, kalau ditanya apa motifnya, jawabnya tentu macam-macam. Partai yang masih malu-malu tentu berdalih normatif, tak ada kaitan baliho dengan agenda politik 2024. Partai lain ada yang justru terang- terangan mengaku tak ada kegiatan partai politik tak terkait dengan tujuan politik.
Terserah apa jawabnya, yang pasti sudah bisa ditebak, pemasangan media luar ruang baliho dll, atau di online baik media mainstream atau di kanal-kanal warga, dalam ilmu komunikasi politik, adalah sebuah pendekatan yang sudah bisa difahami banyak orang untuk tujuan popularitas capres. Sulit dibantah tidak terhubung sama sekali dengan agenda Politik Capres 2024.
Kalau partai ditanya etika politik tak sensitif dengan pandemi, partai berdalih bahwa baliho dan kepedulian covid dua hal yang berbeda. Baliho untuk gimik partai sementara kepedulian pada covid telah dijalankan mesin partai untuk meringankan beban pandemi covid-19 dengan aneka kegiatan bantuan sosial.
Lalu etika macam apa lagi yang disoal banyak orang?. Penyebaran baliho ditengah situasi pandemi, disaat keadaan tidak normal, disaat banyak orang sakit bahkan ribuan meninggal dunia. Masihkan ada alasan yang lebih penting ketimbang menyelamatkan nyawa manusia, ketimbang gimik politik yang kamuflase.
Tapi bagi politisi etika politik itu bukan etika keagamaan sosial melainkan etika konstitusi. Apa yang dilakukan partai sepanjang tidak melanggar peraturan, sepanjang tidak menggunakan uang rakyat, maka tidak masalah. Menurut politisi, politik bukan urusan surga neraka, bukan urusan rukun Islam dan rukun iman. Bagi politisi kegiatan politik yang penting ‘publik efek’ kena apa tidak, tidak peduli rasa keprihatinan sosial.
Bagi politisi pula yang penting dalam penggunaan kanal ekpose tidak menggunakan dana publik yang bisa mengarah pada konflik kepentingan. Bagi mereka kalau baliho menggunakan dana pribadi atau partai secara normatif tidak ada yang dilanggar. Mereka tidak sadar bahwa publik sedang menilai dengan sangat cermat apakah kerja real partai lebih terasa dampaknya oleh publik ketimbang publisitas baliho yang digelar. Lebih bergema publisitasnya atau rasa empati sosialnya. Mareka juga tidak sadar bahwa publisitas baliho belum tentu berkorelasi positif dengan penerimaan warga pada calon yang diusung, terlebih di tengah pandemi.
Makin lama atmosfir politik elektoral semakin berada di alam kepura-puraan, ketidakjujuran, kebohongan dan pragmatisme yang makin diumbar.
Etika politik yang merupakan penilaian baik buruk pada prilaku politik makin diabaikan. Politik dimaknai semakin sempit semata untuk memenangkan kekuasaan saja, sehingga partai akan melakukan segala cara yang penting tidak melanggar peraturan. Diatas politik, etika adalah rasa yang harus dijaga sebagai nilai oleh masyarakat. Nilai untuk tidak mengumbar kepentingan diri disaat warga dilanda sakit, apalagi disaat pandemi yang mengoyak negeri. Kata Gusdur diatas politik masih ada kemanusiaan.
Diakui atau tidak, politik kita saat ini semakin absurd dan keras. Tak hanya soal baliho, para politisi seringkali menggunakan isu SARA untuk memenuhi syahwat besarnya. Di masa lalu politik identitas SARA dianggap tabu digunakan karena berbahaya, sekarang malah dijadikan mainan untuk meraup kemenangan, tidak peduli eksesnya memecah belah bangsa atau tidak. Sebagai bangsa yang beradab semestinya etika keberadaban berpolitik menjadi hal utama yang harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh semua elemen anak bangsa.
Kontestasi meraih kepemimpinan seharusnya tetap dilakukan melalui proses yang beradab dan bermartabat. Kontestasi politik tak boleh hanya melahirkan kekuasaan belaka tetapi juga melahirkan empati sosial, distribusi kesejahteraan dan prilaku moral yang makin berharkat.
Jangan heran jika warga memberi penilaian bahwa perasaan partai yang tidak sensitif ditengah pandemi dianggap sebagai cara politik yang tidak beragama. Karena nilai-nilai agama dan sosial diabaikan dalam menggalang popularitas. Apakah mereka menganggap politik diluar agama, apakah politik hanya ada di wilayah konstitusi saja.
Kerapkali politisi meminta jangan dicampur urusan politik dan urusan agama. Kalau agama dicampur dengan politik maka agama rusak dan babakbelur. Kenapa? Karena menurutnya agama mengajak kepada kebaikan sementara politik mengajak meraih kekuasaan saja. Karenanya maka harus dilainkan. Jika karena alasan itu politik dan agama dipisah, maka perilaku politik akan semakin jauh dari nilai agama. Jangan heran kalau nanti akan ada anggapan yang menjadikan agama seolah bertentangan dengan politik, padahal agama sejatinya menjiwai langkah politik, agama menjadi rem dari syahwat politik yang berlebihan. Agama dan politik satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisahkan. Bila berpolitik maka beragama, beretika.
Agama itu etika kemasyarakatan. Dipoles dengan bahasa sehalus apapun, tidaklah etis disaat warga negara berduka karena banyak nyawa melayang sebab pandemi, ada politisi yang memasang baliho politik di seantero negeri seolah tak sensitif dengan apa yang sedang dirasakan warga saat ini. Langkah politik itu ada masanya, ada momentnya, ada feelnya. Kembalilah kejalan politik yang benar dan humanis.
*) Penulis Wakil Ketua PCNU Sumenep, dan Dosen Stidar Sumenep.
