Kota, NU Online Sumenep
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Sumenep melaksanakan Kajian Virtual Bantuan Sosial (Bansos) via Zoom Meeting, Kamis pukul 09. 00 WIB.
Acara dengan tema “Membaca Transparansi BST (Bantuan Sosial Tunai) dalam Perspektif Keadilan” ini mengundang pengurus Lakpesdam PBNU Pusat, Abdullah Ubaid dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Mohammad Iksan.
Selain untuk kajian, acara ini juga diisi dengan haul Gusdur lewat membaca Alfatihah secara bersama. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik yang dipimpin oleh Ulfatun Hasanah sebagai moderator.
Ekoyanto, Ketua Lakpesdam PCNU Sumenep, menyampaikan beberapa temuan di lapangan yang berkaitan dengan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini. Lakpesdam PCNU Sumenep beberapa waktu yang lalu sudah terjun di tengah-tengah masyarakat dan melakukan beberapa kajian dan mendapatkan data keluhan dari masyarakat Sumenep, khususnya.
Kegiatan ini mendapatkan respon dan apresiasi positif dari Ahmad Saheri, Wakil Sekretaris PCNU Sumenep. Ia menyampaikan bahwa acara ini memang sangat ditunggu-tunggu. “Karena acara ini juga berkaitan dengan kebutuhan orang banyak khususnya warga nahdiyyin, biar mereka juga melek informasi,”jelasnya dalam sambutan pendeknya.
Ubaidillah, Pengurus Lakspesdam PBNU memaparkan beberapa data temuan di lapangan. Ia menambahkan Lakspesdam PBNU Pusat melakukan tiga pemantauan terhadap Bantuan Langsung Tunai (BST) yaitu pemantauan langsung di lapangan, pemantauan melalui media, dan membuka pos pengaduan.
Bahkan dirinya memang mengakui bahwa dana BST ini diduga kuat terdapat indikasi korupsi dan diskriminasi. Sedangkan, kasus korupsi salah satu faktornya yang paling tertinggi adalah ada orang yang tidak mendapatkan bantuan meski layak dan yang kedua adalah pungutan liar (pungli). Sehingga dari kedua faktor ini, dana seringkali disalahgunakan.
Dirinya juga menyayangkan jika data yang dijadikan oleh pemerintah kadaluarsa dan tumpang tindih. “Tidak tranparan dan tidak terbukanya data penerima bansos, lemahnya keberpihakan pemerintah,”jelas Mas Ubaid.
Ia merekomendasikan kepada Pemerintah harus memiliki satu sistem data terpadu, update data secara berkala berbasis IT dan disinkronkan dengan SID (sistem Informasi Desa), dan melakukan sosialisasi serta edukasi yang masif dan partisipasi keterbukaan informasi dari masyarakat.
Sementara itu, Mohammad Iksan, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Sumenep memang mengakui di tahun 2020 ini masih terdapat beberapa kelemahan. Tetapi, dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin agar data divalidasi dan diverivikasi kepada pihak desa bahkan dirinya pernah menyebarkan nomer pengaduan kepada masyarakat.
“BST ini harus tepat sasaran, kualitas, waktunya dan tepat administrasinya,”paparnya. Ia juga sudah mengalokasikan BST APBD Sumenep untuk data yang datang dari masyarakat, organisasi profesi, dan camat bahkan ada sudah dicanangkan program kampung tangguh.
Dari kedua narasumber tersebut mendapatkan tanggapan dari bapak Damanhuri, Pengurus LPTNU Sumenep. Ia menyayangkan beberapa data di lingkungan Dinas Sumenep masih belum terintegrasi. “Hanya sepotong-sepotong saja,”pungkasnya.
Pewarta : Abdul Warits
Editor : Ibnu Abbas
