Oleh: Abdul Hadi
“Siapa yang mau mengurus NU, aku anggap sebagai santriku. Siapa yang menjadi santriku, aku doakan husnul khatimah beserta anak cucunya.”
Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari
Suatu malam, saya menerima telepon dari Gus Mahsun, Wakil Ketua PCNU Sumenep.
Dengan nada santai beliau bercerita, “Mas, saya tadi melihat Kiai Suharun tampil di sebuah acara. Beliau disambut gegap gempita, dielu-elukan, bahkan dibayar mahal.”
Saya mengiyakan.
Beliau lalu melanjutkan pertanyaan yang menarik.
“Kira-kira bagaimana caranya NU juga disambut gegap gempita seperti Kiai Suharun?”
Saya spontan menjawab, “Kiai Suharun itu NU asli dan tulen.”
“Lha kita ini?” tanya beliau.
“Kita ini NU yang dapat SK.”
Kami pun tertawa bersama.
Di balik tawa itu, sesungguhnya tersimpan sebuah refleksi mendalam tentang makna kepengurusan, pengabdian, dan tantangan organisasi di era modern.
Dalam banyak organisasi, jabatan sering kali dianggap sebagai simbol prestise. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar penghormatan yang diterima. Namun dalam tradisi Nahdlatul Ulama, kepengurusan sejatinya bukanlah tentang kehormatan, melainkan pengorbanan.
Menjadi pengurus NU berarti bersedia meluangkan waktu ketika orang lain beristirahat. Bersedia mengeluarkan tenaga ketika yang lain menikmati hasil. Bahkan tidak jarang harus mengeluarkan biaya pribadi demi memastikan roda organisasi tetap berjalan.
Menjadi pengurus NU sesungguhnya lebih dekat kepada konsep khidmah daripada kekuasaan. Ia adalah bentuk pengabdian sosial-keagamaan yang berakar pada keikhlasan.
Dawuh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari di atas memperlihatkan bahwa ukuran kemuliaan seorang pengurus bukanlah posisinya dalam struktur, melainkan kesungguhannya dalam mengurus NU. Bahkan beliau menempatkan para pengurus yang sungguh-sungguh berkhidmah sebagai santri-santrinya sendiri.Sebuah penghargaan spiritual yang nilainya jauh melampaui jabatan apa pun.
Pengurus atau Menjadi Urusan?
Almarhum KH. Hasyim Muzadi pernah menyampaikan kritik yang hingga kini tetap relevan.
“Selesaikan problem-problem yang dihadapi umat. Jangan jadi pengurus yang cuma akhirnya jadi urusan.”
Kalimat sederhana ini mengandung pesan organisasi yang sangat dalam. Dalam praktiknya, setidaknya terdapat tiga tipologi pengurus.
Pertama, pengurus yang mengurus. Mereka bekerja tanpa banyak sorotan. Fokus pada tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, program, pelayanan umat, dan penyelesaian masalah. Kehadirannya mungkin tidak selalu terlihat, tetapi manfaatnya dapat dirasakan.
Kedua, pengurus yang menjadi urusan. Mereka justru menambah persoalan organisasi. Energi organisasi habis untuk menyelesaikan masalah internal yang ditimbulkan, sementara pelayanan kepada umat menjadi terabaikan.
Ketiga, pengurus yang hanya ada namanya. Nama mereka tercantum dalam surat keputusan, tetapi kontribusinya sulit ditemukan dalam aktivitas organisasi. Mereka hadir saat pelantikan, namun menghilang ketika pekerjaan dimulai.
Dalam perspektif manajemen organisasi modern, tipe pertama adalah aset, tipe kedua adalah beban, dan tipe ketiga adalah angka statistik.
Sayangnya, tidak sedikit organisasi yang lebih banyak dihuni oleh dua tipe terakhir.
Kita masuk yang mana, tipe pertama, kedua atau ketiga?
Sebagai organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia, NU tidak cukup hanya menjaga tradisi keagamaan. NU juga dituntut untuk menjawab problem nyata yang dihadapi masyarakat.
Kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kerusakan lingkungan, hingga tantangan disrupsi digital merupakan persoalan yang hadir di depan mata.
Parameter keberhasilan kepengurusan tidak dapat hanya dilihat dari banyaknya kegiatan seremonial atau ramainya acara yang diselenggarakan.
Yang lebih penting adalah sejauh mana program-program tersebut mampu menghadirkan solusi.
Apakah petani menjadi lebih berdaya?
Apakah pelaku usaha kecil mendapatkan pendampingan?
Apakah generasi muda memperoleh ruang pengembangan diri?
Apakah masyarakat merasakan manfaat langsung dari keberadaan organisasi?
Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan kepengurusan.
KH. Hasyim Muzadi juga dikenal sebagai tokoh yang mendorong transformasi NU dari sekadar kekuatan jamaah menjadi jam’iyyah yang tertata secara organisatoris.
Kekuatan jamaah memang penting karena menjadi basis sosial NU. Namun tanpa tata kelola yang baik, potensi besar tersebut sulit dikonversi menjadi kekuatan pemberdayaan.
Pengurus NU dituntut untuk mampu mengembangkan budaya organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Program harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara sistematis, dan dievaluasi secara berkala.
Di era yang semakin kompleks, pengabdian saja tidak cukup. Pengabdian harus ditopang oleh kapasitas dan manajemen yang memadai. Keikhlasan tetap menjadi fondasi, tetapi profesionalisme adalah kebutuhan.
Mengapa Kiai Suharun Disambut Gegap Gempita?
Kembali pada percakapan malam itu.
Mengapa seorang kiai Suharun bisa disambut gegap gempita oleh masyarakat?
Jawabannya bukan semata-mata karena popularitas atau kemampuan retorikanya.
Lebih dari itu, karena masyarakat merasakan manfaat kehadirannya.
Masyarakat selalu memiliki cara sendiri untuk menghormati orang yang memberi manfaat.
Begitu pula organisasi.
NU akan dicintai bukan karena besarnya struktur kepengurusan atau banyaknya surat keputusan yang diterbitkan. NU akan dicintai ketika hadir sebagai solusi bagi persoalan umat.
Ketika mampu mendampingi masyarakat.
Ketika mampu menguatkan ekonomi rakyat.
Ketika mampu membimbing generasi muda.
Ketika mampu menjaga harmoni sosial dan keagamaan.
Pada titik itulah penghormatan masyarakat akan datang secara alami.
Bukan karena diminta.
Bukan karena direkayasa.
Tetapi karena manfaat yang dirasakan.
Pada akhirnya, menjadi pengurus NU bukanlah tentang mendapatkan jabatan, melainkan memikul amanah.
Bukan tentang mencari panggung, melainkan menghadirkan kemanfaatan.
Bukan tentang seberapa sering nama kita disebut, tetapi seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan.
Karena sejarah organisasi tidak akan terlalu lama mengingat siapa yang pernah menjabat.
Namun sejarah akan selalu mencatat siapa yang pernah mengabdi.
Maka, pertanyaannya sederhana:
Kita ingin menjadi pengurus yang mengurus, atau pengurus yang akhirnya menjadi urusan?
Wallahu a’lam bish-shawab.
