Guluk-Guluk, NU Online Sumenep
Darul Hasyim Fath, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamirkan oleh founding father untuk kepentingan bangsa. Hal itu dikatakan di acara Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika) Guluk-Guluk, Sumenep, Senin (28/03/2022) di aula Asy-Syarqawi.
“Sebelum republik diproklamsaikan, satu di antara anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah KH Wahid Hasyim yang masih berumur 32 tahun. Para pendiri berunding dalam satu pertemuan yang memperdebatkan, hendak dituju ke mana negara ini. Banyak mazhab pemikiran seiring resesi politik yang dialami dari tahun ke tahun, hingga mendadak menjadi ke kanan. Hal ini terjadi pada masa Orde Baru yang berkuasa 32 tahun,” ujarnya mengawali materi dengan tajuk ‘Sosialisasi Ideologi Pancasila di Kalangan Santri dan Akademisi’.
Kala itu, sambungnya, republik berjalan di atas jalan pikiran yang tercerabut dari akar budaya. Padahal BPUPKI menyimpulkan bahwa yang paling penting dan di atas segala-galanya adalah keadilan dan kemanusiaan. Karena Republik ini tempat menitipkan harapan.
“Itu sebabnya Kepala Desa disebut pejabat publik. Republik ditulis dalam kitab politik klasik Plato. Republik berarti kembalinya kepentingan privat menjadi kepentingan publik. Kalau kepentingan privat didahulukan, maka berarti republik ini lebih tepat disebut res privata,” tegas Darun.
Pria kelahiran Masalembu itu menyatakan, republik harus diejawantahkan dalam jiwa dan raga. Sebagaimana didengungkan dalam lagu Bagimu Negeri. Dengan seluruh keharuan, generasi harus berikrar untuk menghibahkan jiwa dan raganya untuk kepentingan negara.
“Negeri ini didirikan bukan untuk kepentingann perseorangan, sekelompok orang, suku, bangsa, agama, dan lainnya. Selayakanya kita berbangga karena Kabupaten Sumenep satu-satunya di antara Kabupaten yang ada di Madura tidak memiliki sejarah keretakan konflik agama, suku, bangsa, gologngan, politik,” tuturnya.
Dirinya mengimbau bahwa optimisme sangat diperlukan. Jika tidak, negeri ini menjadi legenda di masa depan. Walaupun satu persatu mengemuka alasan faksi-faksi politik yang berimplikasi pada terjangan badai kecil. “Problem ini bisa dipersatukan oleh spirit bahwa episentrum konflik kekuasaan bisa dikelola dalam mufakat bersama dalam membangun negeri dan dikelola dalam kesadaran bersama,” jelasnya.
Tak hanya itu, bila politik kerap dipahami sebagai ikhtiar menyusahkan satu sama lain ke dalam golongan dan ideologi. Menurutnya, politik bisa berfungsi mempersatukan kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya berbeda.
“Mereka bersatu karena alasan kepentingan dan kontemplasi ideologi yang dialami oleh faksi-faksi politik. Siapa yang berhak mempersatukannya? Adalah lembaga keagamaan yang memiliki otoritas agama dan sosial. Kami meyakini Annuqayah menjadi tempat otoritatif menyatukan politik anak bangsa yang terjebak pada faksi pikiran yang belum tuntas mendiskusikan Pancasila sebagai dasar negara,” kata alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Kehadiran para tokoh dalam forum ini, lanjutnya, menjadi bukti bahwa satu rampak barisan yang sama. Ingin menciptakan kesejahteraan dan martabat manusia dalam satu rangkuman cita-cita bersama, yakni bernama Indonesia Raya.
“Cita-cita republik jangan pernah goyah karena kelompok agama yang berangkat dari kegundahan dan belajar agama dari Youtube, kemudian ia terjerumus dalam praktik radikalisme. Kami meyakini, santri dan mahasiswa di Annuqayah jauh lebih otoritatif, lebih luas dan mendalam pengetahuannya, sehingga kontemplasi sikap keagamaannya mampu menjaga negeri ini,” terangnya.
“Mustahil para pemuda memilih berpisah. Sebab sumpah kita jauh digaungkan atau diikrarkan pada tahun 1928 oleh pemuda terbaik di Indonesia. Sehingga kita berkewajiban mengisi jalan kemerdekaan dengan kebebasan dengan tujuan kemanusiaan yang adil dan beradab,” pungkasnya.
