Kota, NU Online Sumenep
Dalam rangka refleksi akhir tahun dan launching program madrasah moderasi, Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep menggelar bedah buku “Populisme Islam dan Demokrasi Pasca Orde Baru” melalui zoom meeting, Kamis (24/12/2020).
Dalam kesempatan ini, M. Khusna Amal penulis buku menyatakan, bahwa populisme merupakan paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil. Populisme seringkali disebut sebagai strategi politik rakyat vis a vis elit korup, dimana banyak dilakukan mobilisasi massa (popular mobilization) dalam setiap gerakannya.
“Hubungannya dengan demokrasi ialah meliputi dua hal, yaitu menjadi ancaman serius bagi demokrasi, dan atau menjadi kritik konstruktif bagi demokrasi itu sendiri,” terangnya.
Dosen tetap Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember tersebut juga menyebutkan, penyebab populisme islam di Indonesia yaitu karena dua faktor. Pertama, yang bersifat struktural, yaitu anti-Asing dan anti-Aseng. Kedua, ialah bersifat kultural, yakni anti-Kristen, anti-komunisme, anti-liberalisme, dan lainnya.
“Hal tersebut pada akhirnya melahirkan gerakan aksi 212, reuni 212, 2019 ganti presiden, dan people power. Kesemuanya tersebut ketika pilpres 2014-2019 lalu terjadi ‘perang’ antara populisme moderat dengan populisme konservatif atau ultra-nasionalis,” ujarnya.
Ia pun menambahkan, bahwa populisme Islam di Indonesia sama dengan Mesir, dan Turki. Disebutkan bahwa materialnya bukan people atau orang, tapi ummah. Yakni suatu aliansi multi kelas yang asimetris, yang menyebut dirinya sebagai ummat, bukan civil atau people. Karena bukan civil, maka tidak salah jika menyebut gerakannya by desain.
“Sebagai contoh terkait penyambutan Habib Riziq Sihab (HRS) atau keikutsertaan dalam ikut aksi 212 yang tidak dilakukan oleh warga Madura secara umum. Akan tetapi lebih spesifik kepada organisasi masyarakat (Ormas) tertentu yang ada di kabupaten sebelah, serta warga Sumenep yang memiliki afiliasi atau warga rantauan dari kabupaten sebelah, di mana juga menjadi basis SI,” jelasnya.
Disebutkan bahwa, isu agama menjadi isu yang paling banyak digaungkan. Sehingga kondisi terparahnya ialah terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat. Isu-isu ini kerap kali digelindingkan oleh oknum tertentu, agar konsep Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, dan an-Nahdliyah yang mengakar pada nahdliyin pecah.
“Hal semacam ini menimbulkan gesekan politik yang hingga detik ini kita rasakan. Hal ini membuat beban psikologis dan ideologis pada kalangan masyarakat. Sebenarnya isu yang digembor-gemborkan selalu menyatakan pancasila belum final. Jika gesekan ini selesai, kiamatlah Indonesia,” pungkasnya.
Pewarta: Mufiqur Rahman
Editor: A. Habiburrahman
