Kota, NU Online Sumenep
Persoalan alih fungsi lahan yang marak terjadi menjadi atensi pada gelaran Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) NU Sumenep dalam forum Komisi Rekomendasi. Pada kegiatan yang dipusatkan di Pondok Pesantren Tarate Selatan (Taretan) Pandian, Sumenep itu forum meminta Pemkab Sumenep bersikap tegas terhadap kegiatan pengalihfungsian lahan di Sumenep.
Diketahui, kegiatan alih fungsi lahan marak dilakukan di Kabupaten Sumenep oleh berbagai oknum. Hal tersebut disinyalir hanya untuk kepentingan para pengusaha atau kapitalisme, dan justru di sisi lain menyalahi aturan formal maupun merusak kemaslahatan ekosistem dan masyarakat sekitar.
“Pemerintah hendaknya bersikap tegas untuk menutup atau mengevaluasi berbagai kegiatan pengalihfungsian lahan agraris dan pesisir di Sumenep,” kata Ketua Komisi Rekomendasi Kiai A Dardiri Zubairi pada Ahad (19/06/2022).
Tak cukup itu, pihaknya memintah pemerintah agar melibatkan petani, nelayan, tokoh masyarakat, aktivis agraria dan masyarakat setempat dalam mengevaluasi proses perizinan pengalihfungsian lahan.
“Serta, pemerintah juga membatasi terjadinya pengalihfungsian lahan-lahan agraris maupun pesisir untuk kepentingan para pengusaha atau kapitalisme,” tegasnya.
Wakil Ketua PCNU Sumenep ini juga berharap agar para kiai, tokoh masyarakat dan kelompok terdidik bersikap kritis dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang merugikan kepentingan masyarakat.
Dalam sidang komisi pada permusyawaratan tertinggi setelah konferensi tersebut juga membahas terkait menjamurnya kotak-kotal amal, baik yang di ada di masjid atau mushala maupun di toko-toko. Sebab, kotak amal tersebut digunakan untuk hal-hal negatif, seperti pendanaan bagi kelompok ekstrik yang dilarang negara.
“Maka, pemerintah daerah perlu mewaspadai dan menertibkan kotak-kotak amal yang beredar di Kabupaten Sumenep tersebut,” tegas Kiai Dardiri.
Editor: Ibnu Abbas
