Guluk-Guluk, NU Online Sumenep
Serikat Pemuda Kecamatan Guluk-Guluk bersama sejumlah komunitas dan organisasi menggelar kegiatan kolaboratif yang dikemas dengan Bedah Film Kinipan. Sebuah film yang diproduksi Watchdoc dengan mengangkat isu Pandemi Covid-19, Undang-Undang Cipta Kerja dan Pangan.
Kegiatan ini digelar pada Jum’at kemarin (2/4/2021) bertempat di sekretariat komunitas Gerakan Pemuda Bragung (Gapbra). Melibatkan sejumlah organisasi lainnya seperti, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Guluk-Guluk, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Guluk-Guluk, Saudara, Komunitas Peduli Lingkungan (Kopling), FNKSDA Sumenep, NGR Community, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Guluk-Guluk, dan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB).
Acara yang dipandu oleh Asa Rizqiyatus Salsabila, Pengurus Kopri PMII Guluk-Guluk ini menghadirkan Moh. Roychan Fajar, Koordinator Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep sebagai narasumber atau pembedah.
Moh. Faiq, Ketua Serikat Pemuda Guluk-Guluk mengatakan bahwa melalui Film Kinipan, semua akan diajak untuk menyusuri lorong gelap yang selama ini membentuk kehidupan berada dalam ketidakberdayaan akibat beberapa faktor yang tersistem oleh kekuatan tertentu. Sehingga penindasan, perampasan ruang hidup dan keadilan masyarakat pinggir terabaikan.
“Film Kinipan ini membuat kita tersadar betapa peliknya persoalan yang terjadi di negeri tercinta ini. Dari itu, dengan melibatkan pemuda-pemuda di Kecamatan Guluk-Guluk diharapkan semua pihak tergerak bersama-bersama melakukan langkah preventif,” ujar Mantan Ketua Komisariat PMII Guluk-Guluk itu.
Sebuah film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono dan Indra Jati dengan durasi 2 jam 37 menit itu, menurut data yang dilansir Mongabay.co.id, berawal dari konflik lahan dengan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) yang naik ke permukaan mulai tahun 2018. Hingga Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah ini terus dibicarakan hingga tingkat nasional.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah tentang lingkungan hidup dituangkan dalam film tersebut. Menurut Moh. Roychan Fajar, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan lingkungan hidup masih belum sepenuhnya menjadi solusi. Sebab di dalamnya terdapat problem struktural yang berlangsung di atas kepentingan-kepentingan akumulasi modal elit korporat dan oligarki.
“Seperti masalah deforestasi hutan (pengundulan hutan) di wilayah Kinipan, bertolak dari kebijakan-kebijakan status quo yang pro-korporasi, ketimbang rakyatnya,” ujarnya.
Kepada NU Online Sumenep, Alumni Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk itu juga menuturkan bahwa persoalan Pandemi Covid-19 yang hingga hari ini masih terjadi tidak lepas dari arus kapitalisme global. Mengubah landscape berpikir manusia untuk terus mengkomidifikasi alam, hewan, mamalia dan lainnya untuk kepentingan bisnis.
“Seperti di Wuhan, Kelelawar itu kan diburu untuk dijual kemudian dimakan. Kita tahu Virus Corona itu memiliki persamaan genitik dengan virus yang selama ini ada di Kelelawar,” ujarnya.
Dirinya yang juga mantan Pengurus Cabang (PC) PMII Sumenep itu mengutarakan bahwa akibat dari hal itu Covid-19 muncul dan mengancam manusia di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya itu, menurutnya, saat ini agenda kapitalistik sudah mendapatkan legalitas dari pemangku kebijakan, yang tentu fakta tersebut akan melancarkan arus investasi.
“Di Indonesia sekarang agenda-agenda kapitilastik ini semakin dimuluskan dengan disahkannya Omnibus Law, yang dalam penerapannya dapat memudahkan arus investasi masuk ke tanah air,” imbuhnya.
Persoalan yang demikian pelik, menurut Roychan, sapaan akrabnya, harus dihadapi bersama-sama. Setidaknya munculnya kesadaran dari kalangan muda akan persoalan tersebut menjadi langkah awal untuk kemudian secara bertahap mencari jalan keluar. Meski dirinya juga menyadari bahwa tidaklah mudah.
“Masalah kita pelik. Yang kita hadapi sifatnya sistemik, yakni kapitalisme. Kita bukan melawan negara. Yang kita hadapi ini sistem ekonomi-politik kapitalisme, yang kini telah menggurita dan melanggengkan berbagai problem-problem ekologis-struktural di akar rumput,” pungkasnya.
Kemudian dipenghujung acara, sejumlah organisasi kepemudaan di Kecamatan Guluk-Guluk itu menggelar Deklarasi Tolak Perusakan Lingkungan sebagai bentuk antisipasi dini dari berbagai persoalan yang akan dihadapi akibat dampak dari perusakan lingkungan tersebut.
Editor: Abdul Warits
.
