Kota, NU Online Sumenep
Belakangan ini publik dikejutkan dengan rencana pemerintah yang akan menerapkan Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk sembako. Menaggapi hal itu, M. Muhri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep sangat menyayangkan rencana tersebut.
Pasalnya rencana kenaikan PPN tersebut diketahui berdasarkan draft Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang dalam waktu dekat akan dibahas bersama DPR.
“Kita tahu sembako ini kebutuhan sehari-hari masyarakat. Terutama mereka yang ekonominya menengah kebawah. Jadi ya janganlah kita semakin menambah beban mereka,” ungkapnya kepada NU Online Sumenep, Sabtu (12/6/2021).
Mantan Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumenep ini menegaskan bahwa dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang masih gencar ini membuat ekonomi masyarakat mengalami penekanan yang luar biasa. Karena itu, pemerintah dinilai tidak tepat berencana menerapkan kebijakan demikian.
“Jangan dipaksakan. Kondisi ekonomi kita saat ini sedang kolaps. Tolong pemerintah perhatikan kondisi yang seperti ini,” imbuhnya.
Dikutip dari NU Online Jatim, jika rencana tersebut disepakati, ada 12 bahan pokok yang akan dikenakan, di antaranya beras, gabah, daging, jagung, telur, kedelai, gula, sagu, garam, susu, buah-buahan dan sayur-sayuran.
Informasi terkini, diketahui pemerintah melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan opsi tarif PPN untuk sembako dengan opsi salah satunya dikenakan tarif satu persen.
Muhri menambahkan, jika rencana kebijakan tersebut diimplementasikan, maka berpotensi akan terjadi konflik horizontal di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya ketika kondisi ekonomi masyarakat semakin terjepit, maka pelanggaran norma sosial dan hukum akan meningkat.
“Bukan tidak mungkin kekhawatiran itu akan terjadi bilamana pemerintah semakin mencekik ekonomi masyarakat. Tentu tidak akan kondusif,” tegasnya.
Editor: Abdul Warits
